JAKARTA, LINTAS – Banjir dan longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan gangguan serius pada jaringan transportasi dan aktivitas masyarakat.
Menyikapi kondisi tersebut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan seluruh jajaran siaga penuh untuk memastikan keselamatan pengguna jasa serta menjaga kelancaran mobilitas orang dan barang di kawasan terdampak.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan belasungkawa mendalam untuk para korban serta memastikan seluruh lini transportasi bergerak cepat.
“Sekali lagi atas nama Kementerian Perhubungan, saya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada seluruh korban dan keluarga yang terdampak. Kami memastikan seluruh lini transportasi bergerak cepat membantu penanganan bencana ini,” ujarnya, Sabtu (29/11/2025).
Respons Cepat Unit Kerja Kemenhub di Tiga Provinsi
Sejak kejadian, seluruh unit teknis Kemenhub di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat meningkatkan kesiagaan, melakukan pemantauan intensif, dan melaporkan perkembangan secara berkala ke kantor pusat.
Laporan awal menunjukkan kerusakan di sejumlah ruas jalan nasional, penurunan layanan di terminal dan pelabuhan, serta lebih dari seratus pegawai beserta keluarga yang ikut terdampak banjir.
Meski sebagian akses jalan, jaringan listrik, dan komunikasi terganggu, layanan transportasi esensial tetap diupayakan berjalan dengan penyesuaian operasional di tiap daerah.
Untuk menjaga kesinambungan layanan dan keselamatan pegawai, sejumlah satuan kerja menerapkan Work From Anywhere (WFA), memanfaatkan sistem pelayanan dan pelaporan daring.
Sementara itu, kantor Satuan Pelayanan fokus pada pemantauan lintas, pengaturan lalu lintas di titik rawan, dan memastikan kelancaran pergerakan kendaraan evakuasi, logistik bantuan, serta angkutan vital.
Penguatan Personel
Tim bantuan dari Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Medan, Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Malahayati, dan Poltekpel Sumbar telah digerakkan sejak kemarin. Personel terlatih tersebut bergabung dengan BPBD, Basarnas, dan BNPB untuk memperkuat evakuasi, pengamanan simpul transportasi, penataan area padat warga, dan pengelolaan arus pengungsi di terminal maupun pelabuhan.
Sebagai wujud kepedulian sosial, Poltekbang Medan bersama BPTD Kelas II Sumatera Utara menyediakan 300 paket sembako untuk mahasiswa, pegawai, dan masyarakat di wilayah Tapanuli, Sibolga, dan sekitarnya.
Di sektor perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) bersama PT KAI dan unit resort melakukan pemantauan intensif di lintas terdampak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, serta mengaktifkan posko pemantauan di kantor balai.
Menhub Dudy menyatakan bahwa langkah perbaikan dilakukan dengan hati-hati.
“Setiap langkah rehabilitasi jalur kami lakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi cuaca dan keselamatan pekerja, sembari menurunkan alat berat dan material rel bekas untuk meminimalisir dampak gangguan perjalanan kereta api,” tegasnya.
DJKA bersama PT KAI, PT Railink, BPTD, dan Dinas Perhubungan setempat juga menyiapkan skema pengalihan perjalanan, menstabilkan segmen jalur dengan rel bekas, dan memperkuat tim lapangan sambil menunggu cuaca kondusif untuk rehabilitasi menyeluruh.
Dukung Layanan Darat dan Penyeberangan
Sementara itu BPTD Kelas II Aceh mengalihfungsikan Terminal Tipe A sebagai posko singgah bus AKAP dan pusat informasi bagi penumpang. Pelabuhan Singkil tetap beroperasi meski akses jalan dan pasokan listrik terbatas.
Di Sumatera Utara, operasional terminal masih berjalan dengan dukungan genset di Terminal Amplas serta komunikasi satelit di daerah Sibolga.
Sedangkan untuk layanan terminal, pelabuhan penyeberangan, dan UPPKB tetap dibuka dengan penyesuaian kapasitas dan pengawasan cuaca.
Untuk keselamatan petugas, diterapkan pola Work From Home bagi pegawai terdampak dan penghentian patroli non-esensial.
Pemprov Sumatra Barat bersama Kemenhub juga mengatur ulang jam operasional angkutan barang hanya pukul 20.00–06.00 WIB, dengan penyekatan di Indarung dan UPPKB Lubuk Selasih. Angkutan sembako dan BBM tetap diberi pengecualian.
Koordinasi Lintas Sektor
Kemenhub memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, BNPB, Basarnas, dan Kementerian PUPR untuk perbaikan infrastruktur dan rekayasa lalu lintas. Upaya ini meliputi pencarian jalur alternatif, pemasangan water barrier, sosialisasi pengalihan arus, serta penyebaran informasi resmi agar masyarakat dapat merencanakan perjalanan dengan aman.
“Kami akan terus memperkuat koordinasi agar pemulihan jaringan transportasi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dapat dilakukan secepat mungkin tanpa mengabaikan aspek keselamatan,” ujar Dudy.
Baca Juga: Kereta Api Petani dan Pedagang Beroperasi 1 Desember Tarif Rp 3.000, Ini Syarat dan Ketentuannya
Menhub juga mengimbau masyarakat untuk mengikuti informasi resmi dan memastikan bantuan pemerintah dapat menjangkau seluruh korban secara cepat dan berkesinambungan. (CHI)
