JAKARTA, LINTAS – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan empat Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) di Provinsi Sulawesi Selatan resmi memulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) sejak 31 Juli 2026, menandai dimulainya Tahun Ajaran 2026/2027.
Empat sekolah tersebut berada di Kabupaten Barru, Sidenreng Rappang (Sidrap), Tana Toraja, dan Bone, serta mulai melayani 1.508 siswa dari keluarga prasejahtera melalui sistem pendidikan berasrama.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan sekaligus menjadi salah satu strategi pengentasan kemiskinan sebagaimana diarahkan Presiden Prabowo Subianto.
“Sekolah Rakyat merupakan program utama untuk mengentaskan kemiskinan. Dengan menyekolahkan adik-adik dari keluarga prasejahtera, mereka diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup keluarganya dari prasejahtera menjadi sejahtera, sekaligus mempersiapkan generasi Indonesia Emas 2045,” kata Dody dikutip Kamis (5/8/2026).
Utilitas Pendukung Disempurnakan
Sejalan dengan dimulainya kegiatan belajar mengajar, Kementerian PU juga terus menyempurnakan berbagai utilitas pendukung agar seluruh fasilitas sekolah dapat berfungsi secara optimal.
Di Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Barru, misalnya, percepatan penyediaan air bersih dilakukan melalui penyambungan jaringan PDAM yang dikoordinasikan bersama pemerintah daerah dan instansi terkait. Selama proses tersebut berlangsung, kebutuhan air bersih tetap dipenuhi menggunakan distribusi mobil tangki sehingga pelaksanaan MPLS dan aktivitas belajar mengajar tidak mengalami kendala.
Melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis (Satker PS) Provinsi Sulawesi Selatan, Kementerian PU membangun Sekolah Rakyat sebagai kawasan pendidikan terpadu yang dilengkapi berbagai fasilitas penunjang.
Kompleks pendidikan tersebut mencakup ruang kelas untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, laboratorium, asrama siswa, rumah susun guru, gedung serbaguna, masjid, kantin, dapur beserta instalasi pengolahan limbah, sistem penyediaan air bersih, lapangan olahraga, hingga berbagai fasilitas pendukung lainnya. Seluruh infrastruktur dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, sekaligus mendukung pembentukan karakter peserta didik melalui konsep pendidikan berasrama.
Adapun sebanyak 1.508 siswa yang mulai mengikuti kegiatan belajar terdiri atas 446 siswa di Kabupaten Sidrap, 393 siswa di Kabupaten Barru, 340 siswa di Kabupaten Tana Toraja, dan 329 siswa di Kabupaten Bone.
Memasuki Tahun Ajaran 2026/2027, kawasan Sekolah Rakyat mulai dipenuhi aktivitas pendidikan. Para siswa datang bersama orang tua dan disambut kepala sekolah, para guru, serta wali asuh yang akan mendampingi mereka selama proses pembelajaran maupun kehidupan di asrama.
Pelaksanaan MPLS Dilakukan Bertahap
Secara keseluruhan, Kementerian PU membangun sembilan Sekolah Rakyat Terintegrasi di Provinsi Sulawesi Selatan dengan pelaksanaan MPLS dilakukan secara bertahap. Hingga saat ini, tujuh dari sembilan Sekolah Rakyat telah memulai MPLS, yakni di Kota Makassar, Kabupaten Takalar, Sinjai, Barru, Sidrap, Tana Toraja, dan Bone.
Sementara itu, Sekolah Rakyat di Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Wajo dijadwalkan memulai MPLS pada gelombang berikutnya setelah penyelesaian tahap akhir utilitas pendukung, sehingga seluruh fasilitas dapat beroperasi secara optimal sejak awal kegiatan belajar mengajar.
Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan Sekolah Rakyat tidak hanya diukur dari rampungnya konstruksi fisik, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat melalui berfungsinya seluruh infrastruktur pendidikan.
Ketika ruang kelas mulai dipenuhi kegiatan belajar, guru dapat menjalankan proses pembelajaran dengan baik, dan para siswa memperoleh lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, serta berkualitas, maka pembangunan prasarana telah memberikan dampak langsung bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. (CHI)
Baca Juga:
