Oleh:
Harun Al-rasyid Lubis / Guru Besar TB
Didin S. Damanhuri / Guru Besar IPB
Artikel ini mengusulkan pembangunan Indonesia sebagai proses pembelajaran berjaringan, bukan sekadar akumulasi proyek dan intervensi negara. Dengan mempertemukan Nusantaranomics, pemikiran negara pembangunan, gagasan negara berorientasi misi Mariana Mazzucato, serta analogi teori jaringan Wardrop, tulisan ini menempatkan UMKM/koperasi, BUMN/BUMD, dan korporasi swasta sebagai tiga tungku pembangunan yang perlu berbagi peran dalam satu ekosistem produktif.
Keseimbangan keputusan masing-masing pelaku tidak otomatis menghasilkan kepentingan nasional yang optimal, terutama ketika informasi tidak lengkap atau timpang, terdapat eksternalitas, kekuatan pasar, pemburu rente, dan pembiayaan politik yang tidak transparan.
Karena itu pemerintah diperlukan bukan untuk mengambil alih seluruh keputusan usaha, melainkan sebagai arsitek jaringan: memperbaiki informasi, insentif, persaingan, pembiayaan pembangunan, dan disiplin kinerja agar keputusan para pelaku bergerak dari keseimbangan individual menuju sistem optimal yang bersifat saling menguntungkan.
Tulisan ini juga menempatkan reformasi pembiayaan politik dan pengendalian politik uang sebagai bagian integral dari strategi pembangunan, karena jalur rente dapat membajak kebijakan industri dan dukungan negara. pembangunan Indonesia harus dipahami sebagai proses belajar berjaringan, bukan sekadar penjumlahan proyek dan anggaran negara.
Kerangka berpikirnya menggabungkan Nusantaranomics, negara berorientasi misi ala Mariana Mazzucato, dan analogi teori jaringan Wardrop untuk menjelaskan mengapa keputusan rasional tiap pelaku ekonomi belum tentu menghasilkan hasil terbaik bagi bangsa.
UMKM/koperasi, BUMN/BUMD, dan korporasi swasta diposisikan sebagai tiga pilar yang saling melengkapi dalam satu ekosistem produktif, bukan tiga kubu yang saling mematikan. UMKM membawa pengetahuan lokal dan fleksibilitas, BUMN membawa skala dan mandat pembangunan, sedangkan korporasi swasta membawa modal, teknologi, dan jaringan pasar global.
Pemerintah tidak perlu menjadi tungku keempat yang mengerjakan segalanya, melainkan berperan sebagai arsitek jaringan yang menjaga arah, persaingan, dan pembiayaan pembangunan.
Proposisi akhirnya adalah sebuah negara jaringan pembelajar yang terus mengukur, belajar, mengoreksi, dan memperbarui intervensinya sehingga jalur produktif lebih menarik daripada jalur rente, kemampuan nasional terus meningkat, dan transformasi menuju Indonesia Emas 2045 menghasilkan kemakmuran yang inklusif.
Kata kunci: nusantaranomics, teori jaringan, tungku pembangunan, analogi Wardrop, ekuilibrium, sistem optimal, informasi, politik uang, jaringan pembelajar.
Membangun berarti meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah
Indonesia tidak kekurangan program pembangunan. Infrastruktur, hilirisasi, ketahanan pangan dan energi, penguatan UMKM, restrukturisasi BUMN, digitalisasi, serta pembentukan berbagai instrumen investasi menunjukkan bahwa negara terus mencari jalan untuk mempercepat transformasi ekonomi. Namun ukuran pembangunan tidak boleh berhenti pada jumlah proyek, nilai investasi, atau besarnya anggaran.
Membangun pada tingkat yang lebih mendasar adalah kemampuan kolektif suatu bangsa untuk mengenali persoalan, menembus lapisan penyebabnya, menghubungkan kepakaran yang tersebar, melakukan intervensi, membaca akibat intervensi tersebut, lalu belajar dan mengoreksinya. Banyak masalah Indonesia tidak pernah benar-benar selesai karena kebijakan berhenti pada gejala. Intervensi pertama mengatasi satu persoalan, tetapi kemudian melahirkan masalah generasi kedua yang membutuhkan respons baru.
Karena itu pembangunan harus memiliki feedback loop. Logikanya bukan sekadar Masukan → Kegiatan → Keluaran → Hasil → Dampak, melainkan Masalah → Misi → Jaringan Pelaku dan Kepakaran → Intervensi → Respons Perilaku → Hasil → Informasi Baru → Pembelajaran → Koreksi → Keseimbangan Baru. Negara yang mampu menjalankan siklus tersebut dapat disebut sebagai Learning Network State: negara jaringan pembelajar.
Dari Nusantaranomics menuju negara berorientasi misi
Nusantaranomics mengingatkan bahwa kemampuan ekonomi Indonesia tidak hanya lahir dari pusat. Ia tumbuh dari local genius, kewirausahaan, koperasi, UMKM, jaringan sosial, daerah, komunitas, perusahaan dan institusi pengetahuan. Tantangannya adalah
menghubungkan energi produktif tersebut ke dalam suatu arsitektur pembangunan nasional.
Pemikiran Mariana Mazzucato membantu memberi arah. The Entrepreneurial State (2013) menunjukkan bahwa negara dapat mengambil risiko strategis dan membentuk pasar. The Value of Everything (2018) mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi harus dibedakan antara penciptaan nilai dan ekstraksi nilai.
Mission Economy (2021) menggeser perencanaan dari daftar program menuju misi yang berangkat dari masalah. The Big Con (2023), bersama Rosie Collington, memperingatkan bahwa negara yang terlalu kehilangan kemampuan internal akan kehilangan kemampuan untuk belajar.
Rangkaian ini dapat dibaca sebagai Theory of Change: kemampuan → penciptaan nilai → arah misi → kapasitas pelaksanaan → common good. Tetapi Indonesia membutuhkan satu tahap tambahan: kematangan institusi. Sistem ekonomi dan demokrasi kita belum dapat diasumsikan telah sempurna. Karena itu transformasi harus mengikuti prinsip build while doing: membangun kemampuan industri sambil memperbaiki institusi yang mengawalnya.
