Tiga tungku pembangunan
Kami mengusulkan tiga pelaku ekonomi sebagai “tiga tungku pembangunan”: UMKM/koperasi, BUMN/BUMD, dan korporasi swasta. Ketiganya tidak seharusnya menjadi tiga dunia yang saling mematikan.
UMKM dan koperasi membawa pengetahuan lokal, fleksibilitas, kewirausahaan dan basis kesempatan kerja. BUMN/BUMD membawa skala, aset strategis, jaringan infrastruktur dan mandat pembangunan. Korporasi swasta membawa modal, managerial capability, teknologi, inovasi dan jaringan pasar.
Pemerintah tidak harus menjadi tungku keempat yang mengerjakan semuanya. Perannya terutama sebagai arsitek jaringan: menentukan arah, menjaga persaingan, memperbaiki kegagalan koordinasi, menyediakan development finance bila diperlukan, dan memastikan interaksi ketiga tungku meningkatkan kemampuan produktif nasional.
Universitas, pusat penelitian, asosiasi profesi dan jaringan kepakaran menjadi knowledge infrastructure yang memungkinkan sistem mengenali masalah dan menemukan solusi.
Pelajaran Wardrop: yang rasional bagi pelaku belum tentu optimal bagi sistem
John Glen Wardrop melalui Some Theoretical Aspects of Road Traffic Research (1952) memberikan analogi yang berguna. Prinsip pertama, yang kemudian dikenal sebagai User Equilibrium, menggambarkan keadaan ketika pengguna memilih rute terbaik menurut biaya yang ia hadapi sendiri. Prinsip kedua menjadi dasar System Optimum, yaitu pengaturan arus dari perspektif keseluruhan jaringan sehingga biaya total sistem diminimalkan. Beckmann, McGuire dan Winsten (1956) kemudian memberi formulasi ekonomi-matematis penting bagi keseimbangan jaringan.
Dalam ekonomi, UMKM memilih pasar yang paling menjanjikan, BUMN mengejar mandat dan indikator kinerja, korporasi swasta mengoptimalkan imbal hasil, kementerian mengejar target sektoral, dan pemerintah daerah mengejar pertumbuhan serta PAD. Semua dapat rasional secara individual, tetapi hasil gabungannya belum tentu optimal bagi Indonesia.
BUMN dapat masuk terlalu jauh ke ruang usaha yang sebenarnya mampu dikembangkan swasta atau perusahaan menengah. Korporasi besar dapat mengintegrasikan rantai pasok sampai pemasok kecil kehilangan ruang. UMKM dapat terus dilindungi tanpa insentif naik kelas. Setiap pelaku dapat memenuhi indikatornya sendiri sementara kemampuan produktif nasional tetap dangkal.
Informasi: siapa mengetahui apa ketika keputusan dibuat?
Di sinilah informasi menjadi variabel sentral. Setiap tungku mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia baginya, bukan seluruh informasi yang ada di dalam sistem. UMKM mungkin hanya mengetahui pasar lokal, harga bahan baku dan pembeli yang sudah dikenal.
BUMN memiliki informasi proyek dan regulasi yang lebih luas, tetapi belum tentu mengetahui inovasi yang tersebar di universitas atau perusahaan kecil. Korporasi besar memiliki riset pasar dan jaringan global yang tidak otomatis tersedia bagi pemasok domestik.
Dalam interpretasi deterministik User Equilibrium, pelaku sering diasumsikan mempunyai perfect knowledge atas biaya rute. Perkembangan stochastic user equilibrium melalui Dial, Daganzo-Sheffi dan Sheffi menunjukkan bahwa keputusan dapat didasarkan pada perceived cost, ketidakpastian dan informasi yang berbeda.
Analogi pembangunan sangat jelas. UMKM yang tidak masuk rantai pasok BUMN belum tentu tidak mampu; mungkin informasi mengenai standar dan kebutuhan tidak pernah sampai kepadanya. Sebaliknya, BUMN yang mengimpor komponen belum tentu tidak memiliki alternatif domestik; search cost untuk menemukan pemasok mungkin terlalu tinggi.
Lebih serius lagi adalah asymmetric information. Pelaku yang mengetahui lebih banyak dapat menggunakan keunggulan informasi untuk memperoleh posisi tawar, akses istimewa, bahkan rente. Karena itu informasi adalah infrastruktur pembangunan.
Negara perlu membangun information architecture: data pemasok dan kapabilitas, transparansi public procurement, informasi standar, pemetaan kebutuhan industri, platform kolaborasi industri-universitas, serta evaluasi hasil yang dapat diperiksa. Full information tidak realistis; yang dibutuhkan adalah informasi yang cukup, kredibel, dapat diuji dan terus diperbarui.
Kapan intervensi pemerintah dibutuhkan?
Jika informasi cukup, kompetisi sehat dan externalities kecil, pemerintah tidak perlu mengatur setiap keputusan usaha. Tetapi ketika informasi timpang, terdapat kekuatan pasar dominan, biaya sosial tidak tercermin dalam harga, atau investasi strategis tidak dilakukan karena risiko dan horizon yang terlalu panjang, keseimbangan privat dapat jauh dari System Optimum.
Intervensi pemerintah seharusnya tidak identik dengan memilih pemenang secara permanen. Pemerintah melakukan market shaping: memperbaiki informasi, aturan dan insentif sehingga keputusan individual semakin mendekati tujuan sistem. Instrumennya dapat berupa kebijakan persaingan, public procurement, development finance, standar, insentif R&D, technology transfer, supplier development dan performance-based support.
Tujuan akhirnya bukan membesarkan satu tungku dengan mengorbankan yang lain. Pembangunan harus bersifat positive-sum, bukan zero-sum game. Korporasi besar memperoleh pemasok domestik yang lebih produktif; UMKM memperoleh pasar, teknologi dan kesempatan naik kelas; BUMN memperoleh ekosistem industri yang lebih dalam; pemerintah memperoleh pajak, ekspor dan pekerjaan berkualitas; masyarakat memperoleh mutu layanan dan kemakmuran yang lebih baik.
Membangun rantai naik kelas, bukan mempertahankan ketergantungan
Hubungan tiga tungku harus diarahkan menuju network specialization. UMKM/koperasi berkembang sebagai specialized suppliers; perusahaan menengah mengisi missing middle; BUMN/BUMD dapat menjadi anchor firms pada sektor strategis; korporasi swasta menjadi mesin investasi, inovasi dan ekspansi global. Jalurnya: ekonomi lokal → UMKM/koperasi → perusahaan menengah → pemasok spesialis → perusahaan jangkar → national champions → jaringan global.
Alice Amsden memberi prinsip reciprocity dan performance discipline. Dukungan publik bukan cek kosong. Perusahaan yang menerima konsesi, PMN, pembiayaan murah, insentif fiskal, kontrak publik atau modal strategis harus terikat pada development compact: produktivitas, R&D, peningkatan pemasok, alih teknologi, ekspor dan pekerjaan berkualitas.
Peter Evans memberi pagar melalui embedded autonomy. Negara harus cukup dekat dengan dunia usaha untuk memperoleh informasi yang baik, tetapi cukup otonom untuk menolak tuntutan yang tidak sejalan dengan kepentingan publik. Kedekatan diperlukan untuk koordinasi; otonomi diperlukan agar koordinasi tidak berubah menjadi kolusi.
Lapisan yang sering merusak jaringan: rent seeking dan free riders
Masalahnya, jaringan pembangunan tidak hanya dihuni aktor produktif. Pada berbagai tingkat dapat muncul rent seekers dan free riders: broker akses, perantara proyek, pemburu konsesi, kelompok kepentingan, atau pihak yang memperoleh manfaat ekonomi karena kedekatan dengan kekuasaan tanpa menghasilkan kontribusi produktif yang sepadan.
Anne Krueger dalam The Political Economy of the Rent-Seeking Society (1974) menunjukkan bahwa ketika kebijakan negara menciptakan hak, lisensi atau privilese bernilai ekonomi, sumber daya dapat dihabiskan bukan untuk meningkatkan produktivitas tetapi untuk memperebutkan rente tersebut.
Mancur Olson sebelumnya menunjukkan melalui The Logic of Collective Action (1965) bahwa kelompok yang kecil dan terorganisasi dapat mempunyai kemampuan lebih besar memengaruhi kebijakan dibanding kepentingan publik yang luas tetapi tersebar.
Dalam bahasa jaringan, jika “rute” tercepat menuju keuntungan adalah akses politik, pelaku yang rasional akan terdorong menggunakan rute tersebut. Rute produktif adalah inovasi → produktivitas → kompetisi → laba. Rute rente adalah kedekatan politik → akses keputusan → konsesi/proyek/regulasi → rente.
Maka pemberantasan rent seeking tidak cukup melalui seruan moral. Arsitektur insentif harus diubah agar imbal hasil yang diharapkan dari rute produktif lebih tinggi, sedangkan biaya, risiko dan probabilitas sanksi dari rute rente meningkat.
