JAKARTA, LINTAS — Pemerintah terus berpacu dengan waktu menyelamatkan Jakarta dari ancaman tenggelam. Penurunan muka tanah dan banjir rob di pesisir Daerah Khusus Jakarta kini ditanggapi serius oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan membangun tanggul laut tahap ke-7 di kawasan Teluk Jakarta.
“Langkah ini menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dirancang untuk memperkuat sistem pengendalian banjir terpadu sekaligus mencegah penurunan tanah akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan,” kata Menteri PU Dody Hanggodo dikutip dari rilis pers yang diterima majalahlintas.com, Senin (9/6/2025).
Pembangunan tanggul, kata Dody, dirancang menyatu dengan sistem air bersih dan pengelolaan limbah di wilayah Jakarta.
Pembangunan tahap ke-7 ini dimulai dengan Paket 1. Dikerjakan pada 2025 di Kali Ancol sepanjang 100 meter. Sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dilaksanakan dengan skema kontrak tahun tunggal (single year contract). Saat ini, proyek telah memasuki tahap persiapan lelang.
Baca Juga: Cegah Banjir Rob di Jakarta Utara, Brantas Abipraya Bangun Tanggul NCICD
Selanjutnya, peket lanjutan direncanakan pada 2026–2027. Panjangnya 850 meter melintasi Kali Ancol, Muara Baru Barat, dan Cilincing. Proyek ini diajukan untuk dibiayai melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Menurut rencana, dikerjakan secara kontrak tahun jamak (multi years contract).
Pada tahap ini juga akan dibangun satu unit sistem polder di Kali Dadap sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir. Polder terintegrasi dalam Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN). Fungsinya sebagai sistem penampungan dan pengendalian air hujan maupun limpasan air laut agar tidak melimpas ke pemukiman warga.
Pengendalian Banjir Terpadu
Hingga 2024, Kementerian PU telah membangun tanggul sepanjang 14,75 kilometer di sepanjang pantai utara Jakarta. Pekerjaan tersebar di enam titik utama, yaitu Kalibaru, Kamal Muara, Muara Baru, Kali Ancol, dan Dadap.
Pembangunan tanggul laut ini tidak berdiri sendiri. Kementerian PU menyusunnya sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir terpadu. Menggabungkan pembangunan Bendungan Karian dan Jatiluhur untuk pasokan air bersih, serta Jakarta Sewerage Development System untuk pengelolaan air limbah.
Dody menegaskan, perlindungan kawasan pesisir menjadi prioritas utama kementerian dan menjadi bagian integral dari proyek nasional untuk melindungi masa depan Jakarta.
Dengan pendekatan menyeluruh ini, pemerintah berharap dapat mengurangi risiko banjir, menghambat laju abrasi. Sekaligus mencegah penurunan tanah yang kian mengancam keberlanjutan wilayah pesisir Jakarta. (HRZ)
Baca Juga: Proyek Giant Sea Wall Dipercepat, Pemerintah Bentuk Badan Khusus Tangani Tanggul Laut Raksasa
