JAKARTA, LINTAS – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan pelaksanaan dan penyerapan anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Tahun Anggaran 2026 berjalan efektif, tepat sasaran, dan berada di atas target yang telah ditetapkan pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Dudy saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI terkait Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2026 hingga Mei 2026 serta tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Semester I dan II Tahun 2025 di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (4/6/2026).
Menurut Dudy, Kemenhub memiliki pagu awal anggaran sebesar Rp 28,49 triliun dengan pagu efektif mencapai Rp 28,09 triliun. Hingga akhir Mei 2026, pelaksanaan anggaran menunjukkan perkembangan positif, terutama untuk subsidi transportasi perintis dan berbagai proyek prioritas nasional.
“Kementerian Perhubungan memiliki pagu awal sebesar Rp 28,49 triliun, dengan pagu efektif Rp 28,09 triliun. Sampai akhir Mei 2026, pelaksanaan anggaran menunjukkan perkembangan yang baik, terutama pada subsidi transportasi perintis dan proyek prioritas nasional,” kata Dudy dikutip Jumat (5/6/2026).
Ia menjelaskan, sejumlah tantangan seperti proses kontrak dan pengadaan, revisi anggaran, serta percepatan kegiatan strategis telah diantisipasi melalui berbagai langkah pengendalian dan pengawasan.
Realisasi Anggaran Capai Rp 9,06 Triliun
Dudy memaparkan, pagu efektif tahun 2026 dialokasikan ke sejumlah unit kerja Eselon I di lingkungan Kemenhub. Porsi terbesar berada pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebesar Rp 10,64 triliun atau 37,88 persen dari total anggaran, disusul Direktorat Jenderal Perkeretaapian Rp 4,95 triliun, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Rp 4,67 triliun, dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Rp 4,53 triliun.
Sementara itu, hingga 31 Mei 2026, realisasi anggaran Kemenhub telah mencapai Rp 9,06 triliun atau 32,27 persen dari pagu efektif sebesar Rp 28,09 triliun.
“Secara umum penyerapan masih berada dalam koridor yang sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan dan proses kontraktual yang berlangsung pada semester pertama tahun anggaran,” jelasnya.
Capaian tersebut tercatat lebih tinggi dibanding target kumulatif penyerapan anggaran sebesar 30,10 persen. Dengan demikian, terdapat deviasi positif sekitar Rp 600 miliar terhadap target penarikan dana pada Mei 2026.
Berdasarkan tren pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian kontrak yang berjalan saat ini, Kemenhub memproyeksikan realisasi anggaran hingga akhir tahun dapat mencapai Rp 27,21 triliun atau sekitar 96,84 persen dari pagu efektif.
“Kementerian Perhubungan akan terus menjaga kualitas belanja sekaligus memastikan target penyerapan dapat dicapai secara optimal,” kata Dudy.
Untuk menjaga momentum penyerapan anggaran hingga akhir tahun, Kemenhub telah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Langkah tersebut meliputi percepatan proses pengadaan barang dan jasa, optimalisasi pelaksanaan kegiatan prioritas dan penyelesaian tagihan, penguatan monitoring serta evaluasi fisik dan keuangan, percepatan revisi dan pergeseran anggaran pada kegiatan yang siap serap, hingga penguatan koordinasi pengendalian rencana penarikan dana.
Menurut Dudy, berbagai langkah tersebut diharapkan mampu menjaga konsistensi penyerapan anggaran sekaligus memastikan seluruh program prioritas berjalan sesuai target.
Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Capai 85,86 Persen
Dalam kesempatan yang sama, Dudy juga melaporkan perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI di lingkungan Kementerian Perhubungan.
Hingga Semester II Tahun 2025, progres tindak lanjut rekomendasi BPK telah mencapai 85,86 persen. Dari total 2.129 rekomendasi yang diberikan BPK, sebanyak 1.828 rekomendasi telah berhasil diselesaikan Kemenhub.
Pada Semester I Tahun 2025, BPK melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Kementerian Perhubungan yang menghasilkan lima laporan, yakni Laporan Keuangan 2024, PSO Laut 2024, PSO Kereta 2024, ADB Loan 2024, dan MASTRAN Loan 2024.
Sementara pada Semester II Tahun 2025, BPK melaksanakan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang menghasilkan sejumlah laporan, antara lain terkait Bandara VVIP IKN, Proving Ground, Ketahanan Pangan, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor laut.
Dudy menegaskan, Kemenhub berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara tuntas, terukur, dan tepat waktu guna menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
“Terkait hasil pemeriksaan BPK RI, seluruh rekomendasi akan kami tindak lanjuti secara tuntas, terukur, dan tepat waktu. Capaian opini WTP sebanyak 12 kali sejak tahun 2013 yang selama ini diperoleh Kementerian Perhubungan adalah amanah besar yang harus terus dijaga melalui akuntabilitas, kepatuhan, dan perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola keuangan negara,” tegasnya.
DPR Apresiasi Kinerja Kemenhub
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan apresiasi terhadap capaian penyerapan anggaran Kemenhub hingga Mei 2026 serta progres tindak lanjut rekomendasi BPK.
Ia berharap Kementerian Perhubungan dapat mempertahankan kinerja positif tersebut secara konsisten, terutama dalam aspek keselamatan transportasi.
“Kami harap kinerja Kementerian Perhubungan tetap dijaga dengan baik, khususnya yang terkait aspek keselamatan,” ujar Lasarus.
Rapat kerja tersebut turut dihadiri pimpinan Komisi V DPR RI, antara lain Ridwan Bae, Andi Iwan Darmawan Aras, dan Roberth Rouw, serta jajaran pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perhubungan. (CHI)
Baca Juga: Pedestrian Deck “Cincin Donat” MRT Dukuh Atas “Groundbreaking” Juni 2026
