JAKARTA, LINTAS – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan layanan angkutan perintis tetap berjalan hingga akhir tahun anggaran meski sempat menghadapi tantangan pendanaan. Pemerintah menegaskan operasional kapal perintis tidak akan dihentikan karena memiliki peran strategis dalam menjaga konektivitas wilayah terpencil serta kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan kepastian tersebut usai menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI mengenai pembahasan subsidi kapal perintis yang melayani pulau-pulau terluar di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (20/7/2026).
“Layanan perintis tetap kita laksanakan sampai tahun anggaran selesai. Dengan kondisi anggaran yang ada, kita melakukan berbagai penyesuaian dan yang paling penting adalah memastikan layanan tidak berhenti,” kata Dudy.
Menurutnya, operasional kapal perintis yang sebelumnya sempat mengalami penundaan kini telah kembali berjalan normal. Pemerintah berkomitmen menjaga akses transportasi masyarakat di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) agar aktivitas ekonomi maupun distribusi logistik tetap berlangsung tanpa hambatan.
Untuk memastikan pelayanan tetap optimal, Kemenhub menerapkan sejumlah langkah strategis. Salah satunya melalui pemantauan harian terhadap operasional kapal, jadwal pelayaran, serta volume muatan di setiap trayek.
Tambahan Anggaran
Selain itu, koordinasi juga diperkuat dengan operator kapal, penyelenggara pelabuhan, pemerintah daerah, hingga instansi terkait agar layanan angkutan perintis dapat terus berjalan secara berkesinambungan. Pemerintah juga mengusulkan tambahan anggaran guna mengantisipasi potensi gangguan layanan pada masa mendatang.
Dalam jangka panjang, Kemenhub menilai penguatan sektor transportasi perintis memerlukan dukungan pendanaan yang lebih memadai. Upaya tersebut meliputi peningkatan kualitas armada kapal, pengembangan infrastruktur pelabuhan, integrasi sistem logistik nasional, peningkatan kapasitas pelabuhan, hingga penguatan konektivitas antarmoda.
Di samping itu, evaluasi terhadap jaringan trayek juga akan dilakukan secara berkala agar pelayanan tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ekonomi di setiap daerah.
Dudy menegaskan, subsidi angkutan perintis merupakan instrumen penting pemerintah untuk menjamin pelayanan dasar transportasi sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan nasional, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan dan daerah terpencil.
“Pada tahun anggaran 2026, diselenggarakan 107 trayek kapal perintis, 41 trayek Tol Laut, enam trayek kapal khusus ternak, serta 18 trayek rede transport untuk menjamin akses transportasi dan distribusi logistik,” jelasnya. (CHI)
Baca Juga: Tol Jakarta–Tangerang Direkonstruksi, Cek Titik Pekerjaan hingga 27 Juli 2026
