JAKARTA, LINTAS – Komisi V DPR RI menyetujui perubahan pagu anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk Tahun Anggaran 2026 dan 2027. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Rapat tersebut membahas evaluasi dan penyesuaian anggaran Kemenhub Tahun Anggaran 2026 sekaligus pembahasan dan penetapan pagu anggaran Tahun Anggaran 2027.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjelaskan, pagu awal Kemenhub untuk Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp28,49 triliun. Dalam perkembangannya, anggaran mengalami sejumlah penyesuaian.
Penyesuaian tersebut antara lain berupa blokir direktif Presiden sebesar Rp 15,16 miliar serta pergeseran anggaran ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) sebesar Rp 2,89 triliun.
Selain itu, terdapat penyesuaian melalui pergeseran anggaran, penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta luncuran pembiayaan melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
“Dengan berbagai penyesuaian tersebut, pagu efektif Kemenhub Tahun Anggaran 2026 menjadi sebesar Rp 30,74 triliun,” ujar Dudy.
Pembahasan
Sementara itu, pagu awal Kemenhub untuk Tahun Anggaran 2027 ditetapkan sebesar Rp32,93 triliun. Dalam proses pembahasannya, terdapat penyesuaian sumber pendanaan sebesar Rp1,46 triliun.
Kemenhub juga memperoleh tambahan anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp 4,58 triliun. Tambahan tersebut dialokasikan antara lain untuk pembayaran backlog infrastructure maintenance and operation (IMO) perkeretaapian, penanganan perlintasan sebidang, serta penyediaan layanan transportasi keperintisan.
Menurut Dudy, arah penggunaan anggaran 2027 akan difokuskan pada kebutuhan pelayanan transportasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Dengan penyesuaian tersebut, kami berupaya memastikan anggaran Tahun 2027 semakin diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan langsung kepada masyarakat, meningkatkan keselamatan, serta memperkuat konektivitas transportasi,” kata Dudy.
Ia menambahkan, pengalokasian anggaran juga mempertimbangkan kebutuhan operasional dan pemeliharaan infrastruktur transportasi serta keberlanjutan layanan transportasi di berbagai daerah.
Rapat kerja tersebut turut dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani, serta Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Mohammad Syafii. (CHI)
Baca Juga: Jembatan Lumut Aceh Tengah Rampung 100 Persen, Akses Warga Kembali Normal
