JAKARTA, LINTAS — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR berupaya memperluas cakupan Kerja sama dalam pembiayaan Pembangunan infrastruktur melalui peran badan usaha melalui skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR Triono Junoasmono mengatakan, pada TA 2025 Kementerian PUPR melalui DJPI menargetkan sebanyak 34 proyek bidang PUPR yang akan dilaksanakan melalui skema KPBU, hal ini disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Bersama komisi V DPR, Selasa (3/9/2024).
“Sebanyak 14 proyek KPBU ada di sektor Sumber Daya Air, 10 Proyek KPBU sektor jalan dan jembatan, 7 proyek KPBU sektor pemukiman, dan 3 proyek KPBU sektor perumahan”, ungkap Triono dalam RDP bersama Komisi V DPR.
Dirjen PI menambahkan bahwa saat ini pada sektor Sumber Daya Air (SDA) di tahap penyiapan sebanyak 3 proyek dengan perkiraan nilai investasi Rp 10,78 triliun, tahap transaksi sebanyak 9 proyek dengan nilai investasi Rp 32,11 triliun dan tahap perjanjian jual-beli listrik di PT.PLN (Persero) sektor SDA sebanyak 2 proyek.
Baca Juga: Secara Bisnis, Skema KPBU Menjanjikan
Selanjutnya, proyek di bidang jalan dan jembatan yang masih tahap penyiapan, yakni 7 proyek jalan tol sepanjang 384,1 km dengan nilai Rp. 124,02 triliun. Kemudian tahap transaksi di 2025 sebanyak 3 proyek jalan tol sepanjang 265,5 km dengan nilai investasi Rp 91,99 triliun.
Sementara itu, di bidang permukiman yang masih tahap persiapan sebanyak 4 proyek dan tahap transaksi sebanyak 3 proyek. Terakhir, pada bidang perumahan yang sudah tahap transaksi juga terdapat 2 proyek senilai Rp, 1,64 triliun, sedangkan satu proyek lainnya masih tahap persiapan. (BSP)
Baca Juga: Anggaran Rp 528,4 Miliar Digunakan untuk Layanan Informasi Publik Kementerian PUPR
