JAKARTA, LINTAS — Dari total anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp 75,63 triliun pada TA 2025, Sekretariat Jenderal mendapatkan alokasi Rp 528,4 miliar. Hal ini diungkapkan dalam Rapat Komisi V DPR RI dan Kementerian PUPR dengan topik membahas alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan rincian kegiatan masing-masing unit eselon 1, Senin (2/9/2024).
RDP ini dihadiri oleh sekitar 10 anggota dari lima fraksi. Adapun dari Kementerian PUPR hadi Sekretaris Jenderal, Kepala BPIW, dan Kepala Badan Pengembangan SDM hadir untuk membahas alokasi anggaran RAPBN 2025.
Sesuai hasil rapat kerja Komisi V dengan Kementerian PUPR pada 28 Agustus 2024, bahwa pagu nota keuangan dalam R-APBN 2025 untuk Kementerian PUPR adalah sebesar Rp 75,63 triliun.
“Dari jumlah tersebut, alokasi anggaran untuk Sekretariat Jenderal adalah sebesar Rp 528,4 miliar yang akan digunakan untuk mendukung layanan perencanaan anggaran, layanan informasi publik, serta fasilitas infrastruktur daerah,” demikian dibacakan dalam rapat yang disiarkan secara langsung tersebut.
Inspektorat Jenderal mendapatkan alokasi sebesar Rp 98,9 miliar yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan audit, review, evaluasi, dan pengawasan internal Kementerian PUPR. “Kami berkomitmen untuk memastikan setiap rupiah yang dialokasikan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik,” ujar salah satu anggota Komisi V.
Sementara itu, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia memperoleh alokasi sebesar Rp 147,3 miliar yang akan digunakan untuk pelatihan ASN, pengembangan talenta ASN, dan pendidikan vokasi Politeknik PUPR.
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah mendapatkan alokasi sebesar Rp 92,79 miliar yang akan digunakan untuk penyusunan rencana strategis Kementerian PUPR tahun 2025. Selain itu, dana ini juga akan digunakan untuk membentuk unit khusus yang menyelenggarakan tata kelola DAK, termasuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK fisik terhadap 525 pemda penerima DAK tahun 2025.
Untuk meningkatkan kualitas layanan, Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR juga melakukan transformasi penyelenggaraan layanan publik melalui pelayanan publik terpadu. Mereka juga mengembangkan portal perizinan bidang PUPR yang terintegrasi dengan OSS di BKPM, serta portal data bencana yang dapat diakses oleh masyarakat melalui platform Sitaba.
“Kami berharap alokasi anggaran ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik serta mempercepat pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia,” kata Komisi V dalam pernyataannya
Dengan banyaknya aset yang dikelola oleh Kementerian PUPR, hampir mencapai Rp 3.000 triliun, pengamanan aset tidak hanya dilakukan secara fisik, tetapi juga melalui geotagging barcode pada BMN aset Kementerian PUPR. Sistem tanggap bencana ini juga mendapatkan penghargaan atas keberhasilannya dalam pengelolaan aset dan layanan publik. (ALF)
