JAKARTA, LINTAS – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat realisasi serapan anggaran sebesar Rp 33,49 triliun hingga akhir Mei 2026 atau mencapai 31,39 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp 106,18 triliun. Capaian tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan periode yang sama dalam dua tahun terakhir.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan realisasi keuangan tersebut diikuti dengan progres fisik pekerjaan yang telah mencapai 35,71 persen. Menurutnya, capaian ini menunjukkan berbagai proyek infrastruktur yang menjadi tanggung jawab Kementerian PU terus berjalan sesuai rencana.
“Realisasi keuangan Kementerian PU pada akhir Mei tahun 2026 sebesar Rp 33,49 triliun atau kurang lebih 31,39 persen dari pagu, sedangkan realisasi fisik mencapai 35,71 persen,” kata Dody dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Meski mencatat kinerja yang positif, Dody menegaskan bahwa tingginya serapan anggaran tidak berarti seluruh pekerjaan telah selesai. Kementerian PU masih terus mengawal berbagai paket pekerjaan yang belum terkontrak maupun yang progres pelaksanaannya belum mencapai target.
“Angka ini menunjukkan pekerjaan lapangan telah berjalan, tetapi belum berarti pekerjaan selesai. Paket yang belum terkontrak, pekerjaan yang belum mencapai target, dan mutu pelaksanaan tetap wajib kami kawal,” katanya.
Lebih Baik
Dody mengungkapkan, realisasi hingga Mei 2026 jauh lebih baik dibandingkan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Pada Mei 2024, realisasi keuangan tercatat sebesar Rp 32,61 triliun atau 22,34 persen dari pagu dengan realisasi fisik 28,09 persen.
Sementara pada Mei 2025, realisasi keuangan hanya mencapai Rp 15,63 triliun atau 13,99 persen dengan realisasi fisik 16,15 persen.
“Dibandingkan Mei 2024 dan Mei 2025, capaian 2026 memang lebih tinggi, bahkan mencapai lebih dari dua kali lipat dibandingkan capaian anggaran pada bulan yang sama di tahun 2025,” tutur Dody.
Dari sisi pelaksanaan paket kontraktual yang melalui proses tender dan seleksi, Kementerian PU memiliki 1.819 paket pekerjaan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.299 paket senilai Rp 55,20 triliun atau 86,88 persen telah berhasil dikontrak. Sementara 520 paket senilai Rp 8,32 triliun atau 13,12 persen masih dalam proses dan belum terkontrak.
Langkah Strategis
Untuk mempercepat penyelesaian paket yang belum berjalan, Kementerian PU akan melakukan sejumlah langkah strategis, antara lain penyelesaian dokumen pengendalian jadwal, percepatan proses lelang, serta pemrosesan ulang paket yang mengalami gagal lelang sesuai ketentuan yang berlaku.
Adapun untuk paket non-tender dan seleksi, tercatat sebanyak 4.497 paket pekerjaan. Dari jumlah tersebut, 3.037 paket senilai Rp 21,13 triliun atau 90,36 persen telah terkontrak. Sementara 1.460 paket senilai Rp2,26 triliun masih berada dalam proses kontrak.
“Bagian ini kami kawal melalui penyiapan dokumen optimalisasi jadwal pengadaan dan perbaikan dokumen pengadaan,” jelas Dody.
Sebagai informasi, anggaran Kementerian PU dalam APBN 2026 mengalami penyesuaian dari pagu awal sebesar Rp 118,5 triliun menjadi Rp 106,18 triliun setelah dilakukan efisiensi anggaran.
Dody menambahkan, Kementerian PU optimistis target pembangunan infrastruktur nasional tetap dapat berjalan sesuai sasaran melalui percepatan pelaksanaan program dan penguatan pengawasan di lapangan. (CHI)
Baca Juga: Kementerian PU Siapkan Solusi Air untuk Ribuan Hektar Sawah di Rote NTT
