MERAUKE, LINTAS – Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Papua Selatan menjadikan pembangunan akses menuju pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan sebagai salah satu prioritas utama tahun 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung percepatan pelayanan publik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di provinsi yang dibentuk melalui pemekaran wilayah tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPJN Papua Selatan Andre Sahat Tua Sirait, S.T., M.T. mengatakan pembangunan infrastruktur jalan merupakan fondasi penting bagi keberhasilan daerah otonomi baru (DOB).
“Pembangunan jalan menuju kawasan pemerintahan menjadi prioritas karena akan mendukung aktivitas pemerintahan sekaligus membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru,” kata Andre saat diwawancarai khusus oleh Majalah Lintas di Merauke, Jumat (17/7/2026).
Menurut Andre, kawasan pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan berada sekitar 80 kilometer dari Kota Merauke sehingga membutuhkan dukungan akses jalan yang memadai.
“Program strategis berikutnya adalah mendukung daerah otonomi baru. Kami meningkatkan jalan menuju kawasan kantor gubernur. Selain itu kami juga mendukung pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan,” ujarnya.
Selain akses menuju pusat pemerintahan, BPJN juga mendukung pengembangan kawasan pertahanan sebagai konsekuensi terbentuknya Provinsi Papua Selatan yang memiliki posisi strategis di kawasan perbatasan Indonesia–Papua Nugini.
Percepat Pembangunan
Pemerintah pusat sendiri terus mempercepat pembangunan kawasan Papua Selatan melalui sinkronisasi tata ruang, infrastruktur, dan berbagai program strategis nasional agar daerah otonomi baru tersebut mampu berkembang lebih cepat.
Andre menjelaskan bahwa target BPJN Papua Selatan pada 2026 tidak hanya menyelesaikan jalan menuju kawasan pemerintahan, tetapi juga meningkatkan tingkat kemantapan jalan nasional dari 82 persen menjadi 85 persen.
“Target kami tahun ini meningkatkan kemantapan jalan menjadi 85 persen, menyelesaikan dukungan jalan menuju daerah otonomi baru, mempercepat pembangunan Wanam, dan menuntaskan seluruh paket IJD,” katanya.
Dalam jangka panjang, pemerintah juga menargetkan pengembangan jaringan jalan nasional di Papua Selatan hingga sekitar 850 kilometer pada 2045, termasuk membuka akses menuju Kabupaten Mappi dan Asmat yang selama ini belum terhubung jalan nasional.
“Target jaringan jalan nasional kami ke depan bertambah hingga sekitar 850 kilometer. Dengan begitu konektivitas menuju Mappi dan Asmat akan terbuka secara bertahap,” ujar Andre.
Andre meyakini pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dengan pusat pemerintahan baru akan mempercepat pemerataan pembangunan di Papua Selatan.
“Saya optimistis Papua Selatan akan maju dan berkembang. Potensi daerah ini sangat besar, dan pembangunan jalan menjadi kunci agar seluruh kawasan dapat terhubung dan berkembang bersama,” pungkasnya. (PAH/ROY)
Baca Juga: Tol Jakarta–Tangerang Direkonstruksi, Cek Titik Pekerjaan hingga 27 Juli 2026
