JAKARTA, LINTAS — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus menangani kerusakan infrastruktur akibat gempa bumi di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Selain memulihkan akses jalan dan jembatan, penanganan kini diarahkan pada infrastruktur pelayanan dasar, termasuk penyediaan air baku dan air bersih bagi masyarakat terdampak.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan seluruh ruas jalan dan jembatan nasional yang terdampak gempa telah kembali berfungsi. Pemulihan akses tersebut dilakukan untuk menjaga mobilitas warga sekaligus memastikan distribusi kebutuhan pokok tetap berjalan.
“Kalau NTT secara umum sih kalau jalan nasional sudah baik semua. Kita sekarang mundur ke jalan provinsi dan kabupaten. Memang jalan provinsi, kabupatennya agak kecil-kecil. Itu nanti beberapa titik yang memang itu menghubungkan antara kabupaten, terus bisa dipakai sebagai jalan alternatif,” kata Dody seusai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Berdasarkan data penanganan hingga 30 Agustus 2026, Kementerian PU mencatat 17 ruas jalan terdampak gempa yang terdiri atas 88 titik longsor dan tiga patahan. Seluruh ruas tersebut kini telah kembali fungsional.
Selain jalan, sebanyak 14 jembatan dan tiga duiker yang terdampak juga telah dapat digunakan kembali.
Baca Juga: Hashim Djojohadikusumo Temui Menteri PU, Bahas Infrastruktur dan Pengentasan Kemiskinan
Ratusan Bangunan Pelayanan Dasar Terdampak
Kerusakan akibat gempa tidak hanya terjadi pada jaringan konektivitas. Sejumlah bangunan yang menjadi bagian dari pelayanan dasar masyarakat juga mengalami dampak dan kini masuk dalam proses pendataan serta verifikasi.
Dody menyebut bangunan seperti rumah ibadah, fasilitas kesehatan, dan bangunan pelayanan masyarakat menjadi salah satu perhatian dalam penanganan pascagempa.
“Kalau dari PU sih, sangat banyak sebetulnya. Karena kan ini kan gempa ya, yang hancur itu rata-rata bangunan kan. Jadi mungkin yang akan besar bangunan, apalagi itu bentuknya gereja, masjid, atau rumah sakit, puskesmas, gitu yang paling banyak ya,” ujarnya.
Kementerian PU mencatat terdapat 651 prasarana gedung yang terdampak. Rinciannya meliputi 112 prasarana pendidikan keagamaan, 300 prasarana ibadah, dan 238 prasarana kesehatan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 152 prasarana telah diverifikasi secara bertahap untuk mengetahui tingkat kerusakan sekaligus menentukan kebutuhan penanganannya.
Selain itu, terdapat 17 gedung pemerintahan dan satu gedung militer yang terdampak dan masih dalam proses verifikasi kerusakan.
Infrastruktur Air Minum Ikut Ditangani
Pemulihan juga menyasar infrastruktur penyediaan air minum. Kementerian PU mencatat 81 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) masuk dalam proses verifikasi kerusakan. Satu SPAM di antaranya telah mendapatkan penanganan.
Sementara itu, terdapat dua Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan satu Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang terdampak gempa dan kini dalam proses verifikasi.
Pada sektor sumber daya air, Kementerian PU melakukan verifikasi fungsi terhadap sejumlah infrastruktur, meliputi dua bendung, satu bendungan, 15 daerah irigasi, 14 sumur air baku, tiga embung, empat pengaman pantai, dan dua sungai.
Seluruh infrastruktur tersebut telah masuk dalam proses penanganan dan verifikasi fungsi untuk memastikan kondisi serta kelayakannya pascagempa.
Pemulihan Infrastruktur di Pulau Palue
Salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam penanganan pascagempa adalah Pulau Palue, Kabupaten Sikka. Di wilayah tersebut, Kementerian PU telah membuka kembali akses jalan yang sebelumnya tertutup akibat 13 titik longsoran.
Setelah akses kembali terbuka, penanganan dilanjutkan melalui preservasi jalan dengan lebar sekitar 6–7 meter. Pekerjaan tersebut akan menyesuaikan kondisi topografi wilayah Pulau Palue.
Namun, persoalan lain masih dihadapi masyarakat Palue, yakni keterbatasan ketersediaan air bersih.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air akan berkolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam penyediaan air baku bagi sekitar 10.000 jiwa.
Air baku tersebut selanjutnya akan diolah dan didistribusikan kepada masyarakat melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya.
Siapkan Tanggul dan Dermaga
Selain jalan dan penyediaan air, rencana penanganan di Pulau Palue juga mencakup pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir.
Kementerian PU merencanakan pembangunan tanggul penahan ombak sepanjang 2,5 kilometer yang dilengkapi dengan pembangunan dermaga kapal.
“Infrastruktur tersebut diarahkan untuk melindungi kawasan pesisir sekaligus mendukung akses masyarakat di wilayah kepulauan,”pungkas Dody. (CHI)
Baca Juga: Kementerian PU Periksa Jembatan Gantung Pongpet Pangandaran yang Rooboh, Opsi Bangun Ulang Dibuka
