JAKARTA, LINTAS — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat realisasi anggaran sebesar Rp 69 triliun hingga 31 Agustus 2026. Angka tersebut setara dengan 52,14 persen dari total pagu anggaran tahun ini yang mencapai Rp 132,38 triliun.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, selain realisasi keuangan, progres fisik program Kementerian PU telah mencapai 57,56 persen.
“Sampai dengan 31 Agustus 2026, realisasi penyerapan keuangan adalah sebesar 52,14 persen atau Rp 69 triliun, dan progres fisik mencapai 57,56 persen,” ujar Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Menurut Dody, pelaksanaan anggaran Kementerian PU tidak hanya berorientasi pada tingkat penyerapan. Aspek mutu pekerjaan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas tetap menjadi perhatian dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan infrastruktur.
Baca Juga: Anggaran Kementerian PU 2027 Naik Jadi Rp 114,59 Triliun, Ini Prioritasnya
“Fokus kami tetap sama yakni mutu, ketepatan waktu dan akuntabilitas, sehingga bukan hanya sekadar kepada penyerapan,” katanya.
Realisasi IBM dan Jembatan Gantung
Dody juga memaparkan perkembangan program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) dan pembangunan jembatan gantung pada 2026.
Dari total alokasi anggaran sebesar Rp 5,48 triliun untuk sekitar 15.338 lPrioritasnya sasi keuangan telah mencapai Rp2,89 triliun atau 52,77 persen. Sementara itu, progres fisiknya tercatat 49,72 persen.
“Infrastruktur Berbasis Masyarakat dan jembatan gantung tahun 2026 dialokasikan pada kurang lebih 15.338 lokasi atau senilai total Rp5,48 triliun. Dari sisi keuangan mencapai 52,77 persen dan progres fisik mencapai 49,72 persen,” ujar Dody.
Khusus program IBM di bidang Cipta Karya, penyaluran bantuan kepada masyarakat baru dimulai setelah proses penyiapan masyarakat dilakukan.
Kondisi tersebut membuat realisasi keuangan program IBM tercatat lebih tinggi dibandingkan progres fisiknya. Mekanisme program mengharuskan sebagian dana disalurkan terlebih dahulu ke rekening kelompok pengelola masyarakat sebelum kegiatan pembangunan fisik dimulai.
Selanjutnya, pembayaran dilakukan mengikuti perkembangan pekerjaan yang dilaksanakan oleh masyarakat di lapangan.
Irigasi dan Konektivitas Jadi Prioritas
Pada 2026, Kementerian PU mengarahkan penggunaan anggaran pada pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi pertanian serta konektivitas antarwilayah.
Di sektor Sumber Daya Air (SDA), program diarahkan untuk mendukung produktivitas lahan pertanian melalui peningkatan kapasitas dan keberlanjutan sistem irigasi. Infrastruktur irigasi dinilai menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Sementara pada sektor jalan dan jembatan, pembangunan difokuskan pada pembukaan akses serta peningkatan kualitas jaringan transportasi. Infrastruktur tersebut diharapkan mendukung mobilitas masyarakat sekaligus memperlancar distribusi hasil pertanian dan logistik. (CHI)
Baca Juga: Karhutla di Kapuas Meluas, BWS Kalimantan II Kerahkan Pompa dan Personel
