JAKARTA, LINTAS – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 114,59 triliun untuk Tahun Anggaran (TA) 2027. Anggaran tersebut disepakati dalam Rapat Kerja Kementerian PU bersama Komisi V DPR RI pada Rabu (2/9/2026).
Anggaran itu akan digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum sekaligus menjalankan berbagai prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 yang mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri.”
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, dukungan Kementerian PU pada 2027 akan diarahkan pada sejumlah sektor strategis, meliputi ketahanan pangan, air dan energi, pembangunan infrastruktur serta penciptaan lapangan kerja, pembangunan desa dan pemerataan, hingga pembangunan manusia dan lingkungan.
“Bagi kami, produktivitas berarti sawah terairi dari irigasi-irigasinya, logistik semakin terhubung dan layanan dasar berfungsi secara optimal. Investasi dan industri didukung oleh konektivitas, infrastruktur dasar serta kawasan yang tertata,” kata Dody.
Baca Juga: Sekolah Rakyat Mulai Beroperasi di 3 Daerah, Brantas Abipraya Pastikan Fasilitas Siap
Anggaran Bertambah Rp 16,12 Triliun
Sebelumnya, Kementerian PU memperoleh alokasi pagu indikatif TA 2027 sebesar Rp 98,47 triliun. Dalam pembahasan selanjutnya, alokasi tersebut mendapat tambahan Rp 16,12 triliun sehingga total anggaran menjadi Rp 114,59 triliun.
Tambahan anggaran tersebut terdiri atas Rp 14,41 triliun yang bersumber dari rupiah murni dan Rp 1,71 triliun dari non-rupiah murni.
Dari total anggaran tersebut, alokasi terbesar diberikan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp 37,30 triliun. Anggaran ini antara lain digunakan untuk pembangunan jalan baru, peningkatan kapasitas dan preservasi jalan, preservasi serta pembangunan dan penggantian jembatan, pembangunan flyover dan underpass, hingga pembangunan jalan tol.
Selanjutnya, sebesar Rp32,57 triliun dialokasikan kepada Direktorat Jenderal Prasarana Strategis untuk mendukung pembangunan berbagai fasilitas strategis. Program tersebut mencakup revitalisasi sekolah keagamaan, pembangunan Sekolah Rakyat Tahap III, pembangunan perguruan tinggi dan perguruan tinggi keagamaan, serta pembangunan prasarana kesehatan, peribadatan, olahraga, perekonomian, dan fasilitas strategis lainnya.
Rp 30,66 Triliun untuk Sumber Daya Air
Sektor sumber daya air mendapat alokasi sebesar Rp30,66 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung sejumlah program, antara lain pembangunan bendungan yang sedang berjalan, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pengendalian banjir dan sedimen, pengamanan pantai, peningkatan kapasitas air baku, serta Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).
Sementara itu, Direktorat Jenderal Cipta Karya memperoleh alokasi Rp12,15 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk pembangunan dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), perluasan SPAM, pengelolaan air limbah, persampahan, serta pembangunan dan penanganan bangunan gedung.
Adapun sebesar Rp1,91 triliun dialokasikan untuk mendukung fungsi manajemen dan teknis Kementerian PU.
Infrastruktur Berbasis Masyarakat Capai 17.412 Lokasi
Selain pembangunan infrastruktur berskala besar, Kementerian PU juga mengalokasikan Rp7,06 triliun untuk program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) pada 2027.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung 17.412 lokasi yang tersebar dalam sejumlah program. Rinciannya terdiri atas 13.296 lokasi P3TGAI, 128 unit jembatan gantung, serta 3.988 lokasi program IBM bidang permukiman.
Program IBM bidang permukiman tersebut meliputi Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Sanitasi LPK, serta Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R).
Menteri Dody memastikan pelaksanaan program prioritas Kementerian PU pada 2027 akan dilakukan secara fokus dan realistis sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Pelaksanaan akan kami jaga secara lebih berkualitas, akuntabel, dan dapat senantiasa dipertanggungjawabkan serta mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat secara maksimal,” tutur Dody. (CHI)
Baca Juga: Kekeringan Mengancam, Saluran Irigasi Tambun di Karawang Dinormalisasi
