JAKARTA, LINTAS – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pembangunan infrastruktur terintegrasi di Bali guna mendukung pariwisata berkelanjutan sekaligus menjaga daya saing Pulau Dewata sebagai wajah pariwisata nasional.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri PU Dody Hanggodo dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (8/4/2026). Menurut Dody, pembangunan infrastruktur di Bali tidak bisa dilakukan secara sektoral, melainkan harus mengintegrasikan perlindungan wilayah, konektivitas, sanitasi lingkungan, hingga dukungan produktivitas pangan.
“Kementerian PU berkomitmen memastikan kualitas, keberlanjutan, serta dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Bali agar tetap menjadi wajah pariwisata nasional,” ujarnya.
206 Paket Infrastruktur Rp 1,27 Triliun
Pada tahun anggaran 2026, Kementerian PU mengalokasikan 206 paket pekerjaan infrastruktur di Bali dengan total pagu Rp 1,27 triliun. Program ini mencakup sektor sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman, serta prasarana strategis.
Fokus penguatan infrastruktur diarahkan pada perlindungan kawasan pesisir, pengendalian banjir, peningkatan konektivitas, pengelolaan lingkungan, dan ketahanan pangan.
Dalam upaya perlindungan pesisir, pemerintah melanjutkan penanganan abrasi melalui Bali Beach Conservation Project. Dari total 215,82 km garis pantai kritis, sekitar 115 km telah tertangani. Penanganan bertahap akan dilanjutkan, termasuk di Pantai Candidasa serta kawasan Pantai Kuta–Legian–Seminyak dengan target penyelesaian hingga November 2027.
Pada aspek pengendalian banjir, Kementerian PU telah melakukan penanganan darurat di 37 titik melalui pembersihan sampah, perbaikan tanggul, dan pengerukan sedimen.
Penyusunan masterplan pengendalian banjir di Denpasar juga dilakukan pada 2026, disertai pembangunan dan rehabilitasi prasarana pengendali banjir di Denpasar, Kabupaten Jembrana, dan Kabupaten Buleleng dengan target rampung Oktober 2026.
Tol Gilimanuk–Mengwi dan Pengelolaan Lingkungan
Dody menjelaskan, untuk konektivitas, pemerintah menyiapkan pembangunan Jalan Tol Gilimanuk–Mengwi sepanjang 96,84 km melalui skema KPBU. Proses pengadaan badan usaha ditargetkan dimulai pada 2027 dengan target operasi 2031 guna memangkas waktu tempuh dan meningkatkan efisiensi logistik.
Di sektor lingkungan, penguatan pengelolaan sampah dilakukan dari hulu hingga hilir, bersamaan dengan percepatan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi guna memperkuat ketahanan pangan.
Gubernur Bali Wayan Koster mengusulkan pembangunan dan peningkatan jaringan jalan di titik strategis untuk memperkuat konektivitas kawasan wisata dan sentra ekonomi.
“Kontribusi pariwisata terhadap ekonomi Bali sangat besar, namun kapasitas infrastruktur dan transportasi publik masih belum memadai. Dukungan pemerintah diperlukan untuk mengatasi masalah lingkungan dan kemacetan,” ujarnya.
Baca Juga: Saat Raker DPR, Menteri PU Ungkap Tol Fungsional Jadi Kunci Kelancaran Mudik 2026
Sementraa itu Ketua Komisi V DPR RI Lasarus turut mendorong sinergi program infrastruktur serta koordinasi lanjutan dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas.
Ia menegaskan dukungan infrastruktur yang memadai sangat penting bagi keberlanjutan pariwisata Bali sebagai wajah pariwisata nasional. (*/CHI)
