Home Berita BK Sipil PII Bentuk Kepengurusan Berbasis Sektor

BK Sipil PII Bentuk Kepengurusan Berbasis Sektor

Share

JAKARTA, LINTAS – Badan Kejuruan Sipil Persatuan Insinyur Indonesia (BK Sipil PII) periode 2025–2028 melakukan transformasi organisasi melalui penyusunan kepengurusan berbasis sektor strategis.

Langkah tersebut menjadi upaya organisasi untuk mengakomodasi semakin luasnya ruang pengabdian insinyur sipil yang kini tidak lagi terbatas pada pembangunan jalan, jembatan, dan gedung, tetapi juga berperan dalam sektor energi, pertambangan, lingkungan, kawasan perkotaan, hingga industri.

Hal tersebut disampaikan Ketua BK Sipil PII Ir. Habibie Razak, IPU., ASEAN Eng., ACPE., ACPE Eng., FIEAust., CPEng., EngExec., IntPE(Aus) saat diwawancarai khusus oleh Majalah Lintas di Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Menurut dia, perubahan struktur organisasi merupakan jawaban atas perkembangan dunia keinsinyuran yang semakin kompleks. Menurutnya, selama ini masyarakat masih memandang insinyur sipil identik dengan proyek Kementerian Pekerjaan Umum.
Padahal kenyataannya, banyak insinyur sipil yang kini menjadi pemimpin proyek pada sektor energi, pertambangan, kawasan industri, pelabuhan, bandar udara, hingga pembangunan kota baru.

“Selama ini orang selalu berpikir insinyur sipil hanya bekerja di PUPR atau sektor transportasi. Padahal insinyur sipil ada di mana-mana. Karena itu kami membangun organisasi yang mampu menaungi seluruh insinyur sipil dari berbagai sektor,” ujar Habibie.

Empat Sektor Pilar Organisasi

Dalam kepengurusan periode 2025–2028, Ketua BK Sipil PII dibantu enam Wakil Ketua. Empat di antaranya bertanggung jawab memimpin sektor utama pembangunan nasional. Sektor pertama adalah Energi, yang membawahi energi baru terbarukan, transisi energi, ketahanan energi, pertambangan, hilirisasi mineral, hingga industri kelapa sawit.

Sektor kedua adalah Transportasi, yang mencakup pembangunan jalan nasional, jalan tol, rel kereta api, MRT, LRT, pelabuhan, bandar udara, hingga terowongan.

Sektor ketiga adalah Water and Environment, yang menangani bendungan, irigasi, sanitasi, air minum, pengendalian banjir, kawasan pesisir, serta Giant Sea Wall.

Sedangkan sektor keempat adalah Built Environment, yang fokus pada pembangunan kawasan perkotaan, kawasan industri, Transit Oriented Development (TOD), mixed-use development, smart city, hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“IKN menjadi contoh bagaimana insinyur sipil harus mampu menghadirkan kota modern yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan,” katanya.

Komite Spesialisasi

Selain empat sektor utama, BK Sipil PII juga membentuk Komite Spesialisasi yang menaungi berbagai bidang keahlian seperti jembatan, bendungan, geoteknik, tunnel engineering, gedung bertingkat, façade engineering, industrial plant, hingga pembiayaan infrastruktur.

Di sisi lain, Unit Pelayanan bertugas menangani sertifikasi, registrasi anggota, pengembangan keprofesian berkelanjutan, serta peningkatan layanan organisasi.

Menurut Habibie, struktur tersebut akan membuat BK Sipil PII lebih adaptif dalam menjawab kebutuhan dunia konstruksi dan industri yang terus berkembang.

Habibie berharap kepengurusan baru menjadi wadah kolaborasi seluruh insinyur sipil Indonesia tanpa memandang sektor tempat mereka bekerja.

“Kami ingin BK Sipil menjadi rumah besar bagi seluruh insinyur sipil Indonesia. Organisasi ini harus mampu menyatukan pengalaman, pengetahuan, dan inovasi dari berbagai sektor demi mendukung pembangunan nasional,” pungkasnya. (PAH/ROY)

Baca Juga: Indonesia-Korea Selatan Bangun “Charging Station” BRT Bandung

Oleh:

Share