JAKARTA, LINTAS – Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat proses penyerahan 222 gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah selesai dibangun agar segera dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari jumlah tersebut, tujuh unit berada di kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang diprioritaskan untuk memperkuat pelayanan gizi di wilayah perbatasan.
Upaya percepatan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Percepatan Tindak Lanjut Pembangunan SPPG di Kawasan PLBN yang digelar di Jakarta pada Jumat (10/7/2026). Pelaksana Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Agung Hari Prabowo mengatakan proses penyerahan aset terus dipercepat agar seluruh SPPG yang telah selesai dibangun dapat segera beroperasi.
“Kami ingin memastikan seluruh SPPG yang telah dibangun dapat segera memberikan manfaat kepada masyarakat. Untuk itu, proses penyerahan aset terus dipercepat sesuai kewenangan masing-masing instansi agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat segera berjalan, termasuk di kawasan perbatasan,” kata Agung dikutip web DJPS, Senin (13/7/2026).
Hingga saat ini, Kementerian PU telah menyelesaikan pembangunan 222 gedung SPPG yang tersebar di 30 provinsi, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Infrastruktur tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah dalam menyediakan fasilitas pendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah.
Penentuan lokasi pembangunan dilakukan berdasarkan koordinasi antara Badan Gizi Nasional dan Kementerian Dalam Negeri. Sementara itu, Kementerian PU bertanggung jawab mulai dari survei kesiapan lahan, penyusunan desain, hingga pelaksanaan pembangunan sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah.
Agung menjelaskan, setiap SPPG dibangun dengan fasilitas yang memenuhi standar operasional, meliputi dapur utama, area pencucian, gudang penyimpanan, jaringan air bersih, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), ruang panel listrik, tempat pembuangan sampah, area parkir, serta berbagai sarana pendukung lainnya. Fasilitas tersebut dirancang untuk menjamin keamanan pangan sekaligus mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
7 SPPG Ada di Perbatasan
Dari total 222 unit yang telah rampung, tujuh SPPG berada di kawasan PLBN, yaitu Wini, Motamasin, dan Napan di Provinsi Nusa Tenggara Timur; Entikong dan Badau di Kalimantan Barat; Skouw di Papua; serta Sota di Papua Selatan. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan memperluas akses layanan pemenuhan gizi masyarakat di kawasan perbatasan sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan nasional.
Ia menjelaskan, tujuh SPPG yang berada di kawasan PLBN akan diserahkan kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Sementara itu, sebanyak 215 SPPG lainnya akan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk selanjutnya dihibahkan kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah berharap sinergi antara Kementerian PU, Badan Gizi Nasional, BNPP, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta pemerintah daerah dapat mempercepat pemanfaatan seluruh SPPG yang telah dibangun. (*/CHI)
Baca Juga: Dirjen SDA Tinjau Lumpur Sidoarjo, Keamanan Tanggul Jadi Sorotan
