JAKARTA, LINTAS – Komisi V DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 98,47 triliun. Persetujuan tersebut diberikan dalam rapat kerja bersama kementerian dan lembaga mitra Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (17/6/2026).
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengatakan persetujuan tersebut mengacu pada Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan mengenai Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2027.
Meski kebutuhan anggaran Kementerian PU mencapai Rp 291 triliun, pemerintah menetapkan pagu indikatif sebesar Rp 98,47 triliun. DPR pun berkomitmen memperjuangkan tambahan anggaran guna mendukung berbagai program prioritas nasional.
“Selanjutnya, Komisi V DPR akan memperjuangkan peningkatan anggaran untuk membiayai program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat, sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan,” ujar Lasarus saat membacakan kesimpulan rapat.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran negara harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, anggaran tersebut harus mampu memperkuat ketahanan pangan melalui irigasi, meningkatkan konektivitas wilayah melalui jalan dan jembatan, serta memperluas akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak.
“Anggaran Kementerian PU harus diwujudkan menjadi layanan kepada masyarakat berupa irigasi yang optimal, jalan yang terhubung, jembatan yang aman, air minum yang terjangkau bagi seluruh masyarakat, sanitasi yang tertangani, dan sarana publik yang layak dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat di Indonesia,” kata Dody.
Prioritas untuk Sekolah Rakyat
Dari total pagu indikatif Rp 98,47 triliun, alokasi terbesar diberikan kepada sektor Prasarana Strategis sebesar Rp 31,53 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah, termasuk pembangunan Sekolah Rakyat, rehabilitasi dan renovasi sekolah keagamaan, serta penanganan prasarana umum di kawasan terdampak bencana di Sumatera.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Bina Marga memperoleh alokasi Rp 29,24 triliun untuk pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan, pembangunan serta penggantian jembatan, pembangunan flyover dan underpass, jembatan gantung, hingga preservasi jalan dan jembatan nasional.
Pada sektor Sumber Daya Air, pemerintah mengalokasikan Rp 25,44 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), serta penanganan infrastruktur pascabencana.
Sedangkan Direktorat Jenderal Cipta Karya mendapatkan anggaran Rp 11,07 triliun untuk pembangunan dan perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pengelolaan air limbah dan persampahan, pengembangan kawasan strategis nasional, serta peningkatan layanan dasar di wilayah pascabencana.
Adapun alokasi bagi Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur mencapai Rp 1,19 triliun.
Infrastruktur Berbasis Masyarakat
Selain pembangunan skala besar, Kementerian PU juga menyiapkan anggaran Rp 1,65 triliun untuk program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) yang akan menjangkau 4.127 lokasi di berbagai daerah di Indonesia.
Dody menilai program tersebut memiliki dampak paling dekat dengan kebutuhan masyarakat karena manfaatnya dapat dirasakan langsung, baik dari sisi pembangunan fisik maupun peningkatan ekonomi lokal.
“Kami memberikan perhatian khusus pada Infrastruktur Berbasis Masyarakat. Menurut kami, IBM ini sangat penting karena dampaknya paling dekat dan langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, baik dari sisi fisik maupun dari sisi ekonomi,” ujarnya.
Anggaran IBM tersebut terdiri atas Rp 450 miliar untuk 2.000 lokasi Program P3-TGAI pada sektor sumber daya air, serta Rp 1,2 triliun untuk 2.127 lokasi kegiatan bidang Cipta Karya.
Kementerian PU menilai program IBM merupakan investasi strategis yang mampu meningkatkan kualitas infrastruktur dasar sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui P3-TGAI, misalnya, produktivitas pertanian diharapkan meningkat berkat perbaikan jaringan irigasi.
Di sisi lain, Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) akan memperluas akses air minum di desa-desa. Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) dan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) juga diharapkan meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Selain itu, Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Pengembangan Kawasan Ekonomi (PKE), serta pembangunan jembatan gantung diyakini dapat membuka akses wilayah terpencil, memperlancar mobilitas warga, dan memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat.
Dody berharap dukungan DPR terhadap peningkatan anggaran Kementerian PU dapat mempercepat pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Dengan dukungan Komisi V DPR, Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen agar setiap rupiah APBN dikelola secara efektif, efisien, dan akuntabel, menghasilkan pembangunan yang berkualitas serta memberikan manfaat nyata bagi ketahanan air, konektivitas wilayah, layanan dasar, dan penyediaan prasarana publik bagi seluruh masyarakat Indonesia,” pungkasnya.(CHI)
