JAKARTA, LINTAS – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta 10 pemerintah daerah mempercepat pelaksanaan Program Bedah Rumah 2026 agar target penyelesaian dapat tercapai dalam dua bulan ke depan.
Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi dan evaluasi secara daring bersama kepala daerah dan jajaran terkait di Mandiri PKP, Jakarta, Jumat (30/10/2026) malam.
Rapat tersebut membahas perkembangan pelaksanaan program Kementerian PKP, terutama Program Bedah Rumah, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam merealisasikan alokasi bantuan.
Maruarar mengatakan, Program Bedah Rumah merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk membantu masyarakat mendapatkan hunian layak.
Melalui kebijakan tersebut, setiap kabupaten/kota memperoleh alokasi minimal 500 unit.
Perkuat Koordinasi
Ia meminta pemerintah daerah mengoptimalkan program perumahan yang tersedia dan memperkuat koordinasi dengan balai pelaksana.
“Ini adalah niat baik Bapak Presiden Prabowo dalam membantu rakyat mendapatkan rumah yang layak. Program-program ini sangat bagus, jadi silakan dimanfaatkan secara optimal oleh daerah. Kami membutuhkan mitra di lapangan yang mampu berkoordinasi dan berkomunikasi secara cepat,” tutur Maruarar.
Selain mempercepat pelaksanaan, Menteri PKP meminta pemerintah pusat dan daerah menyamakan indikator penyelesaian Program Bedah Rumah.
Seluruh jajaran juga diminta meningkatkan kerja sama agar target yang tersisa dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditetapkan.
10 Daerah
Sepuluh daerah yang mengikuti rapat tersebut adalah Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Jayapura, Lampung Selatan, Tangerang, Jombang, Kubu Raya, Kota Surakarta, Samosir, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara.
Berdasarkan laporan pemerintah daerah, alokasi Program Bedah Rumah 2026 terbesar tercatat di Kabupaten Tangerang sebanyak 4.013 unit, dengan 555 unit telah selesai.
Kalimantan Utara memperoleh alokasi 3.091 unit dengan 293 unit selesai, disusul Lampung Selatan sebanyak 2.628 unit dengan 161 unit selesai.
Selanjutnya, Kabupaten Kubu Raya memperoleh 2.444 unit dengan 31 unit selesai, Jombang 1.348 unit dengan 74 unit selesai, dan Jayapura 805 unit dengan 214 unit selesai.
Kota Surakarta mendapatkan alokasi 691 unit dengan 191 unit selesai. Sementara itu, alokasi untuk Kabupaten Samosir sebanyak 402 unit, Tapanuli Utara 300 unit, dan Tapanuli Tengah 240 unit.
Ketiga daerah tersebut masih melaksanakan program sesuai tahapan masing-masing. Dalam evaluasi, sejumlah kendala pelaksanaan turut dibahas.
Di Kalimantan Utara, distribusi material bangunan menghadapi hambatan akibat keterbatasan bahan bakar minyak (BBM) dan akses transportasi menuju wilayah perbatasan.
Rumah Subsidi
Kendala lainnya berkaitan dengan keaktifan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dalam pengumpulan data dan pendampingan teknis, terutama di Kabupaten Jombang, Jayapura, dan Samosir.
Pemerintah daerah menyatakan kesiapan untuk membantu menyediakan tenaga tukang serta mempercepat proses verifikasi data di lapangan.
Selain Bedah Rumah, rapat koordinasi tersebut mengevaluasi pelaksanaan program Rumah Subsidi, Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, pembangunan Hunian Tetap (Huntap), serta penanganan kawasan kumuh dan sanitasi.
Pada program Rumah Subsidi, Lampung Selatan mencatat realisasi 3.103 unit dari target 3.037 unit. Kabupaten Tangerang merealisasikan 4.216 unit, Kubu Raya 4.247 unit, dan Jombang sebanyak 684 unit.
Untuk pembangunan Huntap, Kabupaten Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah masing-masing telah mencapai realisasi fisik 100 persen.
Capaian pembangunan di Tapanuli Utara sebanyak 103 unit, sedangkan Tapanuli Tengah mencapai 118 unit.
Sementara itu, penyaluran KUR Perumahan tercatat sebesar Rp345,25 miliar di Kabupaten Tangerang, Rp201,42 miliar di Kota Surakarta, Rp170,85 miliar di Kabupaten Jombang, Rp123,2 miliar di Lampung Selatan, dan Rp114,23 miliar di Kubu Raya.
Optimistis
Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur menyampaikan optimisme terhadap pencapaian target nasional.
Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan pemantauan bersama balai pelaksana dan aparat desa, termasuk menyiapkan standar kualifikasi tenaga tukang yang bekerja di lapangan.(CHI)
