JAKARTA, LINTAS – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membangun Sekolah Rakyat Tahap II di 100 lokasi yang tersebar di 32 provinsi. Proyek infrastruktur pendidikan dengan daya tampung yang direncanakan mencapai 122.000 siswa ini melibatkan sekitar 97.000 tenaga kerja lokal, terutama masyarakat dari desa dan kecamatan di sekitar lokasi pembangunan.
Selain menyiapkan fasilitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, proyek tersebut membuka kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. Aktivitas konstruksi juga menggerakkan perekonomian di sekitar lokasi melalui kebutuhan bahan bangunan, konsumsi pekerja, dan jasa transportasi.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program ini juga mendukung agenda Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas kesempatan pendidikan bagi masyarakat prasejahtera.
“Yang kita bangun bukan sekadar gedung sekolah. Ini adalah investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi penerus bangsa melalui akses pendidikan yang layak dan modern. Karena itu kualitas infrastruktur tetap menjadi prioritas utama,” kata Dody dikutip Selasa (27/10/2026).
Dalam pelaksanaannya, Kementerian PU berkolaborasi dengan Batalyon Teritorial Pembangunan TNI AD untuk mendukung percepatan konstruksi di sejumlah wilayah, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Baca Juga: Kemenhub Jajaki Investor China untuk Bangun Jalur Kereta Logistik di Indonesia
Keterlibatan tenaga kerja lokal menjadi salah satu manfaat yang dirasakan masyarakat selama pembangunan berlangsung. Perputaran ekonomi juga didorong melalui pemanfaatan pemasok material, penyedia jasa konsumsi, dan layanan transportasi di sekitar proyek.
Kapasitas Sekolah Rakyat Ditambah
Kementerian PU juga menyesuaikan kapasitas Sekolah Rakyat Tahap II untuk menampung lebih banyak siswa. Kapasitas awal setiap lokasi yang direncanakan sebanyak 1.080 siswa ditingkatkan menjadi 1.260 siswa, mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menambah ruang belajar dan asrama.
Dody mengatakan, program ini diharapkan membuka kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang layak. Pemerintah juga ingin menjadikan pendidikan sebagai salah satu cara untuk memutus rantai kemiskinan, sejalan dengan amanat Pasal 34 UUD 1945 mengenai tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar.
“Secara keseluruhan, dari Sabang sampai Merauke, mereka yang selama ini tidak pernah merasakan sekolah, bisa disekolahkan di sini. Bahkan bukan cuma disekolahkan, tapi dimuliakan, dikasih fasilitas yang megah. Jadi Pak Presiden Prabowo Subianto memuliakan anak-anak dari kalangan prasejahtera,” ujar Dody.
Sekolah Rakyat Tahap II dirancang sebagai kawasan pendidikan terpadu. Setiap lokasi dilengkapi tiga gedung pendidikan untuk jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA).
Fasilitas pendukungnya meliputi laboratorium, asrama siswa putra dan putri, rumah susun bagi guru, kantin dan dapur, gedung serbaguna, masjid dan rumah ibadah, serta guest house. Kawasan sekolah juga dilengkapi kamera pengawas atau CCTV, lapangan upacara, dan fasilitas olahraga berupa lapangan sepak bola atau mini soccer serta lapangan basket.
Tahap III di 100 Lokasi Baru
Setelah Tahap II, Kementerian PU merencanakan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap III di 100 lokasi baru. Setiap sekolah pada tahap berikutnya dirancang memiliki kapasitas lebih dari 2.000 siswa.
Desain bangunan akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing lokasi, termasuk perubahan dari dua menjadi empat lantai untuk mendukung kebutuhan ruang dan daya tampung. (CHI)
Baca Juga: Kementerian PU Bangun Sekolah Rakyat di Mamuju dan Polman untuk 1.680 Siswa
