JAKARTA, LINTAS – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat realisasi anggaran sebesar Rp5,13 triliun atau 49,78% dari pagu anggaran di luar Anggaran Biaya Tambahan (ABT) per 1 Oktober 2026.
Capaian tersebut meningkat cukup signifikan dibandingkan realisasi sekitar 33% pada 1 September 2026. Kementerian PKP masih harus mempercepat penyerapan anggaran dalam tiga bulan terakhir untuk mengejar target realisasi sebesar 97,48% hingga akhir 2026.
Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel mengatakan, realisasi per 1 Oktober tersebut telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 44,89%.
“Target kita 44,89%, alhamdulillah sudah tercapai 49,78%. Ini akselerasi dalam satu bulan yang luar biasa,” ujar Didyk dalam rapat evaluasi penyerapan anggaran Kementerian PKP di Jakarta, Kamis (1/10/2026) malam.
Jika anggaran tambahan untuk pembangunan hunian tetap (huntap) sekitar Rp2,2 triliun turut diperhitungkan, realisasi anggaran Kementerian PKP tercatat 41,20%.
Total pagu anggaran Kementerian PKP mencapai Rp12,527 triliun, termasuk ABT sebesar Rp2,218 triliun yang dialokasikan untuk penanganan pascabencana di Sumatera.
Kementerian PKP menargetkan realisasi anggaran mencapai 74,24% pada 1 November 2026 dan 82,54% pada 1 Desember 2026. Untuk mencapai target akhir tahun, percepatan penyerapan akan menjadi perhatian dalam pelaksanaan program pada Oktober.
“Ini yang perlu menjadi perjuangan kita, akselerasi sekitar 30%-an harus kita serap di bulan Oktober ini,” kata Didyk.
Berdasarkan program, realisasi dukungan manajemen telah mencapai 75,73%. Sementara program perumahan dan kawasan permukiman mencapai 47,23%.
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah terealisasi 47,65%. Adapun rumah susun mencapai 68,48%, sedangkan rumah khusus baru 17,31%.
Realisasi untuk penanganan kawasan kumuh, sanitasi, serta prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) masih berada di kisaran 10%. Sejumlah kegiatan tersebut masih berada pada tahap awal pelaksanaan kontrak.
Realisasi BSPS Capai Rp1,56 Triliun
Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan, realisasi anggaran di direktoratnya mencapai 57,06% jika ABT untuk pembangunan huntap tidak diperhitungkan. Dengan memasukkan anggaran huntap, realisasinya tercatat 32,36%.
Fitrah menyebut realisasi BSPS telah mencapai 60,60% atau senilai Rp1,56 triliun.
Sementara itu, realisasi keuangan untuk penanganan kawasan kumuh tercatat 5,48%, sanitasi 7,89%, dan PSU 11,80%.
Menurut Fitrah, rendahnya realisasi keuangan PSU belum sepenuhnya menggambarkan perkembangan fisik pekerjaan di lapangan. Salah satu penyebabnya adalah sebagian kontraktor tidak mengambil uang muka dan memilih menerima pembayaran setelah pekerjaan selesai.
“Rata-rata PSU ini fisiknya lebih cepat, tetapi kontraktor pelaksana tidak mau mengambil uang muka,” ujar Fitrah.
Ia menjelaskan, sebagian kontraktor baru menerima pembayaran setelah pekerjaan rampung. Karena itu, realisasi keuangan belum sepenuhnya mencerminkan progres fisik yang sudah berjalan.
“Mereka mengambil pas 100% setelah pekerjaan selesai sehingga realisasi keuangan tidak tercatat tinggi, padahal realisasi fisik sudah 35,63%,” katanya.
Huntap Sumatera Jadi Perhatian
Selain program reguler, Kementerian PKP juga memprioritaskan percepatan pembangunan huntap bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera.
Dari pagu ABT sekitar Rp2,2 triliun, realisasi anggaran huntap per 1 Oktober 2026 baru mencapai Rp29,89 miliar atau 1,35%.
Kementerian menargetkan realisasi kumulatif anggaran huntap mencapai 95,07% pada 31 Desember 2026 atau sekitar Rp2,109 triliun.
Percepatan pembangunan huntap meliputi penyelesaian proses pengadaan, pelaksanaan konstruksi, pengendalian mutu, hingga pengawasan pekerjaan di lapangan.
KUR Perumahan Capai Rp 26,69 Triliun
Di sisi pembiayaan, Kementerian PKP melaporkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan telah mencapai sekitar Rp26,69 triliun kepada 112.437 debitur.
Pembiayaan tersebut digunakan untuk renovasi dan pembelian rumah, pembangunan rumah yang mendukung kegiatan usaha, serta pembiayaan bagi pelaku usaha dari sisi pasokan perumahan.
BRI mencatat penyaluran KUR Perumahan sebesar Rp12,53 triliun kepada 85.501 debitur. BTN menyalurkan Rp5,80 triliun kepada 8.743 debitur.
Sementara BNI telah menyalurkan Rp2,42 triliun atau 89,97% dari target internal sebesar Rp2,70 triliun.
Untuk mempercepat penyaluran KUR Perumahan hingga akhir tahun, sejumlah bank menyiapkan kegiatan sosialisasi. BRI menargetkan penyaluran Rp27 triliun, sedangkan BTN membidik Rp10 triliun.
Bank Mandiri memperkirakan penyaluran KUR Perumahan dapat mencapai Rp2,87 triliun atau sekitar 115% dari target Rp2,5 triliun.
Kementerian PKP juga akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk membahas dukungan kebijakan moneter dan insentif bagi sektor perumahan. (CHI)
