JAKARTA, LINTAS – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Universitas Indonesia (UI) memperdalam kajian program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan melihat langsung dampaknya terhadap masyarakat dan perekonomian di daerah.
Menurut Maruarar, penelitian tidak cukup hanya menyajikan angka dampak ekonomi secara makro.
Kajian juga perlu menggambarkan manfaat program bagi penerima bantuan, penyerapan tenaga kerja, serta aktivitas ekonomi yang tumbuh di sepanjang ekosistem perumahan.
Permintaan tersebut disampaikan Maruarar saat bertemu Rektor UI Heri Hermansyah bersama tim penyusun kajian UI di kantor Kementerian PKP, Jumat (6/11/2026) malam.
Pertemuan itu membahas hasil penelitian sekaligus evaluasi pelaksanaan FLPP dan BSPS sebagai bahan penyempurnaan kebijakan perumahan.
Maruarar menilai analisis makro belum cukup untuk menjelaskan sejauh mana program pemerintah memberikan manfaat secara langsung.
Karena itu, ia meminta tim peneliti memperluas kajian hingga tingkat daerah dan melihat kondisi penerima bantuan secara nyata.
“Kalau cuma sampai di situ saja, saya sudah mengerti semuanya. Saya berharap lebih dari itu,” ujar Maruarar.
Ia menekankan pentingnya penelitian langsung di lapangan karena setiap daerah memiliki karakteristik dan persoalan berbeda.
Perbedaan harga bahan bangunan, aksesibilitas, hingga kondisi geografis dapat memengaruhi pelaksanaan pembangunan maupun perbaikan rumah.
“Nomor satu, tentulah saya enggak akan bisa kalau hanya analisis data. Ibu harus turun ke lapangan,” katanya.
Selain mengukur manfaat bagi masyarakat penerima program, Maruarar ingin kajian tersebut turut memperhitungkan dampak terhadap pekerja konstruksi, kontraktor, pengembang, pemasok material, serta industri pendukung sektor perumahan.
Dengan cakupan tersebut, pemerintah dapat mengetahui sejauh mana anggaran negara membantu masyarakat memperoleh hunian layak sekaligus menggerakkan kegiatan ekonomi.
BSPS Berkontribusi Rp25 Triliun
Dalam pemaparan kajian BSPS, Muhammad Halley Yudhistira dari Tim Penyusun BSPS UI menyampaikan bahwa program tersebut diperkirakan memberikan kontribusi ekonomi sekitar Rp25 triliun selama periode 2015–2025.
Melalui dampak penggandanya, BSPS diperkirakan menambah pendapatan rumah tangga hampir Rp900 miliar per tahun.
Program ini juga memiliki potensi penerimaan pajak mendekati Rp2 triliun.
Meski demikian, tim UI mengidentifikasi sejumlah aspek yang perlu diperbaiki.
Desain bantuan, misalnya, perlu disesuaikan dengan kemampuan swadaya penerima. Pengertian keswadayaan juga perlu dirumuskan secara realistis dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing daerah.
Tim penyusun merekomendasikan agar penentuan prioritas wilayah memperhitungkan jumlah hunian, tingkat keparahan kondisi rumah, serta kebutuhan spesifik setiap daerah.
Perluasan program juga perlu mempertimbangkan ketersediaan pendanaan dan dampaknya terhadap pasar bahan bangunan, termasuk potensi kelangkaan pasokan dan kenaikan harga.
Pertimbangan tersebut penting karena besaran bantuan yang sama belum tentu menghasilkan tingkat perbaikan rumah yang setara.
Di daerah dengan harga material tinggi, bantuan berpotensi tidak mencukupi untuk menyelesaikan perbaikan. Sebaliknya, di wilayah dengan biaya bahan bangunan lebih rendah, nilai bantuan yang sama dapat menjadi berlebih.
Dalam kajian FLPP, tim UI memaparkan dampak program terhadap nilai tambah produk domestik bruto (PDB), pendapatan rumah tangga, kemiskinan, kesempatan kerja, serta aspek fiskal.
Kelompok Desil 3-7
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerima FLPP selama ini banyak berasal dari kelompok masyarakat desil 3 hingga 7.
Sementara itu, masyarakat pada desil 1 dan 2 dinilai membutuhkan pendekatan bantuan yang lebih afirmatif, termasuk kemungkinan melalui pembangunan rumah baru.
Kajian UI juga memperkirakan kapasitas penyediaan rumah subsidi berbasis tapak secara nasional baru mampu memenuhi sekitar 46–65,8 persen dari kebutuhan.
Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, pengembangan hunian vertikal menjadi salah satu rekomendasi, terutama di kawasan perkotaan yang menghadapi keterbatasan lahan.
Dari sisi ketenagakerjaan, dampak FLPP diperkirakan mencapai sekitar 100.000 pekerjaan per tahun.
Tim UI menjelaskan bahwa angka tersebut dihitung menggunakan metode input-output dengan pendekatan full-time equivalent (FTE).
Dengan demikian, angka itu menggambarkan ekuivalen pekerjaan penuh selama satu tahun, bukan jumlah orang yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program.
Menjadi Dasar Kebijakan
Maruarar berharap hasil penelitian UI dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi konkret untuk mendukung pengambilan keputusan pemerintah.
Kajian tersebut diharapkan tidak hanya menjadi laporan akademis, tetapi juga menjadi dasar untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas program perumahan.
“Saya ingin sekali kita tuh membumi,” tegasnya.
Menurut Maruarar, pemahaman terhadap kondisi masyarakat di lapangan menjadi bagian penting dalam mengevaluasi kebijakan. Dengan begitu, pemerintah dapat merancang program yang sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat dan karakteristik wilayah.
Pertemuan tersebut dihadiri Direktur DPKA UI Winny Hanifiati Warouw, Kepala LEMTEK UI Prof. Asep Handaya, serta tim penyusun kajian FLPP dan BSPS, yakni Prani Sastiono, Muhammad Halley Yudhistira, Muhammad Fadhil Firjatullah, Afrizal Nursin, dan Agny Erwan Perdana.
Hadir pula Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho serta jajaran pejabat Kementerian PKP.(CHi)
