Home Berita Jelang Nataru 2026/2027, Kemenhub Larang Dua Kapal di Tanjungpinang Berlayar

Jelang Nataru 2026/2027, Kemenhub Larang Dua Kapal di Tanjungpinang Berlayar

Share

JAKARTA, LINTAS – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melarang Kapal OCEANNA 175 dan SABUK NUSANTARA 36 berlayar setelah ditemukan sejumlah ketidaksesuaian mayor dalam pemeriksaan kelaiklautan kapal penumpang di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, pada 12–14 November 2026.

Kedua kapal wajib memperbaiki seluruh temuan sebelum diizinkan kembali beroperasi untuk melayani angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Pemeriksaan dilakukan oleh tim Direktorat Perkapalan dan Kepelautan yang dipimpin Kepala Subdirektorat Keselamatan Kapal, Capt. Maltus Jackline Kapistrano, bersama tim uji petik dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Tanjungpinang di bawah pimpinan Kepala KSOP Tanjungpinang, Stephanus Risdiyanto.

Dua kapal yang menjadi objek pemeriksaan tersebut adalah OCEANNA 175 milik PT Pelayaran Nasional Baruna Jaya dan SABUK NUSANTARA 36 yang dioperasikan PT Selvi Trans Indo.

Baca Juga: KA Pangrango Relasi Bogor-Sukabumi Berangkat 5 Menit Lebih Awal, Ini Jadwal Terbarunya

Berdasarkan hasil pemeriksaan, tim menemukan sejumlah ketidaksesuaian yang masuk kategori mayor. Karena berkaitan dengan pemenuhan persyaratan keselamatan, kedua kapal direkomendasikan tidak diizinkan berlayar sampai seluruh temuan diperbaiki dan hasil perbaikannya diverifikasi oleh petugas berwenang.

Standar Keselamatan

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Samsuddin, mengatakan pemeriksaan kelaiklautan kapal dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan seluruh kapal penumpang yang beroperasi memenuhi standar keselamatan pelayaran.

Ia menegaskan, operator kapal wajib menindaklanjuti setiap temuan pemeriksaan. Untuk ketidaksesuaian kategori minor, operator diberikan batas waktu penyelesaian paling lambat 15 Desember 2026.

“Namun apabila ditemukan ketidaksesuaian yang bersifat mayor, kami tidak akan ragu merekomendasikan agar kapal tidak diizinkan berlayar sampai ketidaksesuaian tersebut diperbaiki. Ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menjaga keselamatan pelayaran,” tutur Samsuddin.

Menurutnya, ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh kapal penumpang tanpa pengecualian, termasuk kapal milik pemerintah. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan keselamatan penumpang dan awak kapal tetap menjadi prioritas dalam penyelenggaraan angkutan laut.

Uji Petik

Sementara itu, Kepala KSOP Kelas II Tanjungpinang, Stephanus Risdiyanto, mengapresiasi pelaksanaan uji petik yang mengacu pada Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor IR-DJPL 6 Tahun 2026 tentang Uji Kelaiklautan Kapal Penumpang Angkutan Natal Tahun 2026 dan Tahun Baru 2027.

Menurut Stephanus, pemeriksaan tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan pengawasan keselamatan kapal penumpang, terutama setelah sejumlah kecelakaan kapal menjadi perhatian dalam beberapa waktu terakhir.

“Berbagai kejadian kecelakaan kapal penumpang sebelumnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pengawasan keselamatan harus terus ditingkatkan, termasuk memastikan kelaiklautan kapal yang beroperasi di wilayah kerja KSOP Tanjungpinang,” ujar Stephanus.

Ia menambahkan, KSOP Tanjungpinang akan terus berkoordinasi dengan operator kapal agar seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Kapal hanya dapat kembali beroperasi setelah seluruh persyaratan keselamatan dipenuhi dan dinyatakan sesuai oleh petugas berwenang.

Melalui kegiatan uji petik tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengingatkan seluruh operator kapal penumpang untuk memastikan kesiapan armada sebelum melayani masyarakat selama periode Nataru 2026/2027.

Prinsip zero compromise for safety, don’t bend the rules atau tidak ada kompromi terhadap keselamatan dan tidak mengabaikan aturan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengawasan keselamatan pelayaran. (CHI)

Baca Juga: Jelang Nataru 2026/2027, Dua Jembatan di Tol Jakarta-Cikampek Diperbaiki

Oleh:

Share