JAKARTA, LINTAS – Komisi V DPR RI resmi menyetujui pagu indikatif Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 28,34 triliun. Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Dalam kesempatan itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memaparkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan Tahun 2027 serta arah kebijakan pembangunan transportasi nasional yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027.
Menhub menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Kementerian Perhubungan memperoleh pagu indikatif sebesar Rp 28,34 triliun. Sementara itu, indikasi pendanaan yang dibutuhkan sesuai Rencana Strategis 2027 mencapai Rp 46,21 triliun.
Dengan demikian, terdapat selisih kebutuhan pendanaan sebesar Rp 17,87 triliun atau sekitar 38,67 persen. Bahkan jika dibandingkan dengan total kebutuhan anggaran Kemenhub Tahun 2027 yang mencapai Rp 55,16 triliun, masih terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp 26,82 triliun atau 48,62 persen.
“Kondisi ini menunjukkan masih terdapat sejumlah program prioritas, khususnya pada aspek keselamatan, pelayanan dasar, dan konektivitas wilayah yang memerlukan dukungan anggaran tambahan. Hal ini penting agar target pembangunan transportasi nasional dapat tercapai secara optimal,” ujar Dudy.
Keselamatan Transportasi
Menurutnya, penyusunan program dan anggaran tahun depan difokuskan untuk meningkatkan keselamatan transportasi, menjaga konektivitas nasional, memperkuat pelayanan publik, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.
“Seluruh program dan kegiatan yang kami rancang untuk tahun depan diarahkan untuk meningkatkan keselamatan transportasi, menjaga konektivitas nasional, hingga memperkuat pelayanan publik. Tujuan lainnya adalah mendukung agenda pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan sesuai prioritas nasional,” katanya.
Dalam pemaparannya, Menhub juga menjelaskan sejumlah program prioritas yang akan dijalankan oleh unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan.
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan fokus pada dukungan pelaksanaan program Zero Over Dimension Over Load (ODOL), peningkatan keselamatan jalan, penanganan titik rawan kecelakaan, serta layanan angkutan keperintisan.
Sementara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan mengutamakan peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran, penyelenggaraan angkutan laut perintis, serta pembangunan infrastruktur konektivitas transportasi laut.
Pada sektor penerbangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara akan memprioritaskan pemenuhan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, pengawasan operasional, serta layanan angkutan udara keperintisan.
Adapun Direktorat Jenderal Perkeretaapian akan melaksanakan pengoperasian dan perawatan prasarana perkeretaapian, pembangunan jalur dan fasilitas pendukung, penanganan perlintasan sebidang, layanan kereta perintis, serta program angkutan motor gratis.
Selain itu, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan akan memperkuat pendidikan vokasi transportasi dan pengembangan sarana-prasarana pelatihan. Sementara Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda akan mengembangkan perencanaan integrasi antarmoda, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP) serta Papua.
Untuk mendukung seluruh program tersebut, Kementerian Perhubungan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 20,11 triliun. Tambahan anggaran itu terdiri atas kebutuhan dukungan keselamatan transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian sebesar Rp 7,98 triliun; dukungan pelayanan prioritas nasional dan stimulus tarif transportasi sebesar Rp 9,17 triliun; layanan transportasi keperintisan di wilayah 3TP sebesar Rp 957 miliar; serta kebutuhan belanja pegawai sebesar Rp 2 triliun.
“Kementerian Perhubungan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 20,11 triliun. Tambahan anggaran ini diarahkan untuk memastikan terpenuhinya aspek keselamatan, pelayanan publik, konektivitas wilayah, serta keberlangsungan operasional kementerian,” tutur Dudy.
Peningkatan Anggaran
Menhub juga menyampaikan apresiasi kepada Komisi V DPR RI atas dukungan yang diberikan terhadap program-program pembangunan transportasi nasional.
“Dukungan ini akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program-program yang telah kami sampaikan dan menjadi bagian penting dari upaya bersama menghadirkan pelayanan transportasi yang lebih baik bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan pihaknya akan memperjuangkan peningkatan anggaran bagi seluruh kementerian dan lembaga mitra kerja Komisi V DPR RI.
“Komisi V DPR RI akan memperjuangkan peningkatan anggaran untuk membiayai program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Lasarus.
Rapat kerja tersebut turut dihadiri Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, serta Kepala Basarnas Mohammad Syafii. (CHI)
Baca Juga: Diskon KA 30 Persen Diserbu, 207 Ribu Kursi Masih Tersedia
