JAKARTA, LINTAS – Provinsi Jawa Barat (Jabar) diprediksi menjadi salah satu daerah dengan pergerakan masyarakat tertinggi selama masa libur Lebaran 2025.
Hal itu disampaikan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi saat melakukan koordinasi terkait kesiapan Angkutan Lebaran dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Kantor Bupati Karawang, Selasa (4/3/025).
Berdasarkan survei yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kemenhub bersama Badan Litbang Kompas, potensi pergerakan selama libur Lebaran tahun 2025 diprediksi mencapai 52 persen dari total jumlah penduduk Indonesia, atau setara dengan 146,48 juta jiwa.
Dari jumlah tersebut, sekitar 51,3 persen atau 81,5 juta orang berasal dari Pulau Jawa, dengan mayoritas pergerakan berasal dari Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.
“Pergerakan masyarakat dari dan menuju Jawa Barat pada masa Angkutan Lebaran diperkirakan akan tinggi. Sehingga, koordinasi dan kerja sama antara Kemenhub dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi krusial,” ujar Dudy, dalam siaran pers yang diterima, Rabu (5/3/2025.
Ia menjelaskan, koordinasi dengan Pemprov Jawa Barat juga dilakukan untuk mengantisipasi potensi penumpukan kendaraan di gerbang tol yang menghubungkan Jawa Barat dan Jakarta.
Volume Kendaraan Naik
Pada puncak arus mudik, volume kendaraan keluar Jakarta diprediksi meningkat hingga 60 persen dibandingkan volume harian normal.
“Lalu lintas masyarakat yang keluar dari Jakarta ini melibatkan setidaknya 8 Gerbang Tol (GT). Sebanyak 3 gerbang tol berada di wilayah Jawa Barat yang juga menjadi pusat bangkitan arus mudik Lebaran 2025. Kita perlu koordinasi untuk mengantisipasi potensi kemacetan pada titik-titik tersebut,” tambah Dudy.
Selain kemacetan di tol, Menhub juga mengingatkan adanya potensi pasar tumpah yang sering muncul selama masa mudik.
Berdasarkan data tahun-tahun sebelumnya, terdapat sekitar 25 titik pasar tumpah di jalur mudik arteri dari Jakarta melewati Jawa Barat menuju Jawa Tengah. Pasar tumpah ini diperkirakan kembali muncul pada 26–29 Maret 2025.
Dudy berharap ada pengendalian dan pengaturan atas potensi kemacetan yang diakibatkan oleh pasar tumpah serta hambatan samping lainnya, seperti operasional delman, becak, dan angkutan kota (angkot) yang mengetem di pinggir jalan.
Baca Juga: Rekayasa Lalu Lintas Arus Balik, Jasa Marga Siapkan Diskon Tol Hingga 30 Persen
Terkait hal ini, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan bahwa Pemprov Jawa Barat akan memberikan kompensasi kepada para pedagang pasar tumpah.
“Kami akan memberikan kompensasi kepada pedagang agar mereka tidak berjualan di pinggir jalan selama dua minggu di masa Angkutan Lebaran,” kata Dedi.
Selain pengaturan lalu lintas, Kemenhub juga memerlukan dukungan lain dari Pemprov Jawa Barat. Dukungan tersebut meliputi penyediaan Posko Pelayanan dan Monitoring Angleb di berbagai titik strategis, memastikan kesiapan armada transportasi, hingga konsolidasi penyelenggaraan mudik gratis.
Menhub Dudy juga berharap ada peningkatan akses dan layanan angkutan feeder bagi pemudik menuju terminal, pelabuhan, stasiun, dan bandara.
Di sisi lain, penyediaan informasi mudik dan sosialisasi keselamatan mudik juga perlu diintensifkan agar masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan lebih aman dan nyaman. (CHI)
