JAKARTA, LINTAS – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) terus mempercepat pembangunan fisik Tahap II guna mendukung target IKN menjadi Ibu Kota Politik pada 2028 sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025.
Untuk memastikan seluruh proyek berjalan sesuai jadwal dan memenuhi standar yang ditetapkan, Otorita IKN menggelar monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala bersama kementerian/lembaga, investor, penyedia jasa konstruksi, konsultan konstruksi, serta manajemen konstruksi induk. Kegiatan tersebut berlangsung di Multifunction Hall, Gedung Kemenko 1, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Selasa (14/7/2026).
Pembangunan IKN saat ini didukung melalui tiga skema pembiayaan, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta investasi swasta. Pelaksanaan proyek APBN tidak hanya dilakukan oleh Otorita IKN, tetapi juga melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Melalui APBN yang dikelola Otorita IKN, terdapat 40 paket pekerjaan fisik. Sebanyak 9 paket telah rampung pada 2025, 15 paket masih dalam tahap konstruksi, sedangkan 16 paket lainnya memasuki tahap persiapan lelang.
Proyek yang tengah dibangun meliputi kawasan gedung perkantoran, kawasan yudikatif dan legislatif, jaringan jalan, embung, kolam retensi, hingga jaringan perpipaan air minum sebagai bagian dari penyediaan layanan dasar perkotaan di IKN.
Sementara itu, Kementerian PU menangani 90 paket pekerjaan fisik. Dari jumlah tersebut, 78 paket telah selesai dan 12 paket masih dalam proses konstruksi.
Proyek Strategis
Beberapa proyek strategis yang sedang berjalan di antaranya pembangunan Jalan Tol IKN, Duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, serta sejumlah ruas jalan pendukung yang menjadi akses utama menuju kawasan ibu kota baru.
Di sektor permukiman, Kementerian PKP mengelola 12 paket pembangunan. Sebanyak 11 paket telah selesai, sedangkan satu paket lainnya masih dalam tahap konstruksi berupa pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang direlokasi sebagai bagian dari penataan kawasan IKN.
Dari sisi investasi swasta, hingga saat ini sebanyak 67 pelaku usaha telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS). Sebanyak 9 proyek telah selesai dibangun dan 6 proyek lainnya memasuki tahap konstruksi.
Proyek yang sedang berjalan tersebut antara lain Kampus Universitas Gunadarma Nusantara, Rumah Sakit Abdi Waluyo, Teras by Plataran, Apartemen PT Star Bright International Investment, Kawasan Campuran PT Fajar Maju Karya Gemilang, serta Apartemen PT Dian Jaya Indonesia.
Selain itu, melalui skema KPBU terdapat 13 proyek prakarsa yang terdiri atas tujuh proyek sektor hunian dan enam proyek sektor jalan. Dalam waktu dekat, skema KPBU akan memasuki tahap pembangunan 108 unit rumah tapak yang diprakarsai PT Intiland Development Tbk serta delapan menara rumah susun yang diprakarsai PT Nindya Karya.
K3 Diperketat
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa percepatan pembangunan harus tetap mengutamakan keselamatan kerja tanpa mengabaikan mutu hasil pembangunan.
“K3 kita harus lebih ketat lagi. Kecelakaan bisa saja terjadi, tetapi harus kita minimalkan. Kita bekerja cepat, tetapi tetap aman dan nyaman. Target kita adalah 2028. Tiga pilar pembangunan IKN tetap menjadi pegangan, yaitu kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan,” ujar Basuki.
Menurutnya, forum monitoring dan evaluasi tidak hanya digunakan untuk memantau progres pembangunan, tetapi juga menjadi sarana membahas berbagai kendala di lapangan sekaligus memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan.
Melalui evaluasi berkala tersebut, Otorita IKN berharap pelaksanaan pembangunan yang didanai melalui APBN, investasi swasta, maupun skema KPBU dapat berjalan lebih terintegrasi sehingga target penyelesaian IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028 dapat tercapai sesuai rencana. (CHI)
Baca Juga: IJD Tuntaskan Jalan Dadakitan–Malempak, Akses Pertanian dan PLTA Tolitoli Makin Lancar
