JAKARTA, LINTAS – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menyelesaikan pembangunan 222 gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 30 provinsi di Indonesia. Fasilitas pendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut juga mencakup wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) guna memperluas akses layanan gizi bagi masyarakat.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan, penentuan lokasi pembangunan SPPG dilakukan melalui koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sementara itu, Kementerian PU bertugas melakukan survei kesiapan lahan dan mempercepat pembangunan sesuai target yang telah ditetapkan.
“Kita sudah kerjakan ada sekitar 222 SPPG. Sebagian ada juga yang di wilayah 3T. Jadi titiknya itu kita koordinasi langsung dengan BGN dan Kemendagri. Kita hanya survei saja, apakah tanahnya bisa segera kita bangun. Karena kita juga kan dikejar target,” ujar Dody dalam Media Briefing Update Infrastruktur di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (5/6/2026).
Operasional Seluruh SPPG
Menurut Dody, seluruh bangunan SPPG telah selesai dibangun dan saat ini tengah memasuki proses serah terima kepada BGN. Sebelum digunakan secara penuh, BGN akan melakukan pemeriksaan terhadap setiap fasilitas guna memastikan seluruh sarana dan prasarana berfungsi dengan baik.
“Saat ini sedang berproses serah terima dengan BGN. Mungkin BGN akan mengecek satu per satu. Tapi secara utuh sudah selesai semua,” katanya.
Dody menambahkan, pihaknya juga akan segera berkoordinasi dengan pimpinan baru BGN untuk memastikan pemanfaatan dan operasional seluruh SPPG dapat berjalan optimal sehingga manfaat program MBG dapat dirasakan masyarakat secara luas.
Keberadaan SPPG diharapkan mampu memperkuat layanan pemenuhan gizi, khususnya bagi anak-anak dan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program MBG, termasuk di daerah dengan akses layanan yang masih terbatas.
Kebutuhan Gizi Masyarakat
Sejumlah SPPG yang dibangun berada di kawasan strategis perbatasan negara. Di antaranya adalah dua SPPG di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini dan PLBN Motamasin, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang ditujukan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat di wilayah perbatasan.
SPPG PLBN Wini dibangun di atas lahan seluas 1.408,63 meter persegi di Kabupaten Timor Tengah Utara, sedangkan SPPG PLBN Motamasin berdiri di atas lahan seluas 1.469,12 meter persegi di Kabupaten Malaka.
Setiap SPPG yang dibangun Kementerian PU dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, antara lain dapur utama, area pencucian alat dan bahan makanan, gudang kering dan basah, ruang penyimpanan peralatan, area parkir, jaringan air bersih, serta Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Selain itu, tersedia pula infrastruktur pendukung lainnya seperti ruang panel listrik, tempat pembuangan sampah (TPS), dan fasilitas penunjang lain guna memastikan standar kebersihan, keamanan pangan, serta keberlanjutan lingkungan tetap terjaga. (CHI)
Baca Juga: Pembangunan Sekolah Rakyat di Halmahera Maluku Utara Capai 50 Persen
