JAKARTA, LINTAS – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui penguatan kualitas aparatur sipil negara (ASN). Langkah tersebut dilakukan dengan menjalin kolaborasi bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai upaya membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan akuntabel.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo usai menerima kunjungan Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu (22/7/2026). Menurut Dody, keberadaan BKN memiliki peran strategis dalam mendukung pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian PU, sehingga mampu menghasilkan ASN yang kompeten dan mampu menjalankan tugas pembangunan di berbagai wilayah Indonesia.
“Kita tadi diskusi bagaimana BKN itu bisa membantu Kementerian PU untuk memperkuat ASN yang bertugas sebagai salah satu upaya mewujudkan good governance,” kata Dody, Rabu (22/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai langkah konkret untuk memperkuat kapasitas ASN, mulai dari peningkatan kompetensi, pembinaan karakter, hingga penguatan disiplin kerja.
Ditangani Secara Komprehensif
Dody menilai pengembangan kualitas aparatur tidak lagi cukup dilakukan dengan cara konvensional, melainkan harus melalui sistem yang terstruktur, berkelanjutan, dan adaptif terhadap tantangan zaman.
“Dengan Kepala BKN tadi kita bicara bagaimana penguatan ASN di Kementerian PU di masa mendatang. Karena bagaimanapun juga ASN itu merupakan bagian utama dari statecraft Presiden, setelah TNI dan Polri,” katanya.
Selain peningkatan kompetensi, Dody juga menyoroti sejumlah persoalan internal yang perlu mendapat perhatian serius, termasuk kedisiplinan pegawai dan penyalahgunaan aktivitas digital seperti judi online. Menurutnya, persoalan tersebut harus ditangani secara komprehensif agar tidak mengganggu profesionalisme aparatur.
“Kita juga tadi diskusi bagaimana masalah-masalah itu bisa kita selesaikan dan terutama ASN di Kementerian PU ini dari waktu ke waktu bisa lebih baik,” tegasnya.
Memperkuat Komunikasi dengan Pegawai
Sebagai bagian dari upaya membangun budaya organisasi yang sehat, Dody juga berencana memperkuat komunikasi dengan para pegawai. Ia ingin membuka ruang dialog secara rutin agar ASN memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai pengembangan karier, tanggung jawab, serta peran strategis mereka dalam mendukung pembangunan nasional.
Kolaborasi antara Kementerian PU dan BKN diharapkan menghasilkan program pembinaan ASN yang lebih terarah, berkesinambungan, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penguatan sumber daya manusia ini dinilai menjadi fondasi penting untuk menciptakan birokrasi yang bersih, transparan, dan responsif.
Menurut Dody, melalui sinergi tersebut, Kementerian PU menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari infrastruktur yang dibangun, tetapi juga dari kualitas tata kelola pemerintahan serta integritas aparatur yang menjalankannya.
“Dengan ASN yang profesional dan berkarakter, Kementerian PU optimistis dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus mendukung terwujudnya pemerintahan yang efektif dan berintegritas,” pungkas Dody. (CHI)
Baca Juga: Rehabilitasi 6 Madrasah di Bali Capai 76 Persen, Kementerian PU Kebut Penyelesaian
