JAKARTA, LINTAS – Pemerintah resmi memulai pembangunan sistem Bus Rapid Transit (BRT) di Kawasan Cekungan Bandung sebagai bagian dari Indonesia Mass Transit Project (MASTRAN). Proyek ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam menghadirkan sistem transportasi massal perkotaan yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan guna menjawab tantangan mobilitas di kawasan metropolitan yang terus berkembang.
Dimulainya pembangunan fisik proyek tersebut ditandai dengan groundbreaking yang dilakukan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di Leuwipanjang BRT Depot Site, Kabupaten Bandung, Rabu (22/7/2026). Dudy mengatakan, pembangunan transportasi massal menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan angkutan umum sekaligus mengurangi kemacetan dan mendukung pembangunan rendah emisi.
“Groundbreaking yang kita laksanakan ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan layanan transportasi publik yang modern di Kawasan Cekungan Bandung. Melalui pembangunan ini, kita ingin menghadirkan angkutan umum yang nyaman, aman, tepat waktu, terjangkau, dan terintegrasi, sehingga masyarakat memiliki pilihan mobilitas yang semakin baik,” kata Dudy dikutip Kamis (23/7/2026).
Menurutnya, sistem BRT yang dibangun akan menjadi tulang punggung transportasi publik di Bandung Raya dan terhubung dengan berbagai moda lain, seperti kereta api maupun layanan angkutan pengumpan (feeder). Integrasi tersebut diharapkan mampu menciptakan perjalanan yang lebih efisien dari titik keberangkatan hingga tujuan akhir.
Layani Lima Wilayah Bandung Raya
Program MASTRAN merupakan proyek strategis nasional yang dikembangkan pemerintah bersama World Bank dan Agence Française de Développement (AFD) untuk mempercepat pembangunan sistem angkutan massal perkotaan yang berkelanjutan.
Pada tahap awal, proyek difokuskan di dua kawasan metropolitan, yakni Bandung Basin Metropolitan Area (BBMA) atau Cekungan Bandung dan kawasan Mebidang di Sumatera Utara. Di Cekungan Bandung, layanan BRT akan mencakup lima wilayah, yakni Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang.
Pengembangannya meliputi pembangunan jalur khusus sepanjang 21 kilometer, 34 stasiun BRT, 18 rute layanan langsung (direct service), sekitar 719 titik pemberhentian bus, serta ratusan armada yang akan melayani mobilitas masyarakat di kawasan metropolitan tersebut.
Selain membangun koridor dan halte, proyek juga mencakup pembangunan depo, penerapan Intelligent Transport System (ITS), hingga penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah agar operasional BRT dapat berjalan optimal.
Pemerintah Pusat dan Daerah Berbagi Peran
Menhub menjelaskan, keberhasilan sistem transportasi massal tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur, tetapi juga sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap penyusunan sistem BRT, pembangunan jalur khusus, stasiun, depo, fasilitas pendukung, hingga penerapan ITS. Sementara pemerintah daerah memiliki peran menyediakan lahan, menyusun regulasi, melakukan rekayasa lalu lintas, membentuk badan pengelola BRT, serta memastikan operasional dan pemeliharaan layanan berjalan secara berkelanjutan.
“Pembangunan sistem transportasi massal tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi kemacetan, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta mendukung pembangunan rendah emisi,” kata Dudy.
Berdasarkan kajian World Bank, pengembangan BRT Cekungan Bandung diproyeksikan memberikan dampak signifikan terhadap mobilitas masyarakat. Sistem ini diperkirakan mampu meningkatkan penggunaan angkutan umum hingga sekitar 99 ribu penumpang per hari, memangkas rata-rata waktu perjalanan sebesar 11 persen, meningkatkan akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan hingga 25 persen, serta mengurangi emisi karbon secara bertahap hingga 196 ribu ton CO₂.
Pemerintah berharap kehadiran BRT juga dapat mendorong peralihan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi umum yang lebih efisien, sehingga kemacetan di kawasan Bandung Raya dapat ditekan.
Investasi Rp 1,3 Triliun
Secara keseluruhan, program MASTRAN didukung pendanaan sekitar Rp 3,8 triliun, yang berasal dari pinjaman World Bank sebesar US$224 juta, pinjaman AFD sebesar US$ 40 juta, serta dana pendamping dari Pemerintah Indonesia.
Khusus pembangunan infrastruktur BRT di Kawasan Cekungan Bandung, nilai investasinya mencapai sekitar Rp 1,3 triliun yang dialokasikan untuk pembangunan jalur khusus, halte, depo, sistem ITS, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya.
Dukungan World Bank dan AFD tidak hanya berupa pembiayaan, tetapi juga pendampingan teknis dan transfer pengalaman internasional dalam pengembangan sistem transportasi massal perkotaan yang modern dan berkelanjutan.
PSO Jadi Jaminan Tarif Tetap Terjangkau
Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah kabupaten dan kota di kawasan Cekungan Bandung juga menandatangani Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Public Service Obligation (PSO).
Kerja sama tersebut menjadi dasar penyelenggaraan layanan BRT secara berkelanjutan sekaligus memastikan tarif angkutan umum tetap terjangkau bagi masyarakat.
“Hari ini kita juga menandatangani kerja sama penyediaan Public Service Obligation (PSO). Langkah ini sangat penting untuk memastikan layanan angkutan umum dapat beroperasi secara berkelanjutan dengan tarif yang tetap terjangkau bagi masyarakat. Infrastruktur yang baik harus diiringi dengan layanan yang berkualitas dan berkesinambungan,” ujar Dudy.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut pembangunan BRT menjadi penanda dimulainya era baru transportasi publik di Bandung Raya.
“Ini kebahagiaan bagi masyarakat Bandung Raya. Kita memasuki era baru di mana transportasi publik menjadi kebutuhan dasar. Transportasi modern bukan hanya bentuk transportasinya yang cepat, pelayanan yang baik, digitalisasi, dan terkoneksi, tetapi juga kita harus mendorong perubahan sikap publik para penggunanya,” kata Dedi.
Ia berharap kehadiran BRT mampu membangun budaya baru masyarakat untuk lebih memilih transportasi umum yang modern, nyaman, aman, dan ramah lingkungan. (CHI)
Baca Juga: Stasiun MRT Monas Dirancang Jadi Ikon Baru Transportasi dan Ruang Publik Jakarta
