JAKARTA, LINTAS – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memprioritaskan pembangunan sumur bor air bersih di berbagai fasilitas umum (fasum) di Provinsi Aceh sebagai bagian dari percepatan pemulihan pascabencana banjir bandang.
Fasilitas yang menjadi sasaran meliputi tempat ibadah, fasilitas pendidikan, hunian sementara (huntara), pasar, kantor pemerintahan, hingga layanan kesehatan.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya berfokus pada perbaikan infrastruktur fisik, tetapi juga pada pemulihan rasa aman dan kenyamanan masyarakat.
“Masjid, sekolah, dan pesantren adalah ruang hidup masyarakat. Ketika air bersih tersedia di sana, warga bisa kembali beribadah dengan tenang, anak-anak dapat belajar dengan layak, dan risiko penyakit dapat dicegah,” kata Dody dari keterangan yang dikutip Minggu (4/1/2026).
Aktivitas Sosial Masyarakat
Masjid, meunasah, pesantren, dan sekolah dipilih karena menjadi pusat aktivitas sosial masyarakat, sekaligus memiliki peran penting dalam mendukung pemulihan kehidupan warga terdampak bencana.
Penyediaan air bersih di lokasi-lokasi tersebut diharapkan dapat mempercepat kembalinya aktivitas masyarakat secara normal serta mencegah risiko penyakit pascabencana.
Pekerjaan pengeboran sumur bor air tanah telah dimulai sejak 28 Desember 2025 di sejumlah lokasi ibadah dan fasilitas umum. Hingga saat ini, satu titik sumur bor telah berfungsi, yakni di Masjid Simpang Lhee, Kecamatan Manyak Payed.
Di lokasi tersebut, Kementerian PU juga menyiapkan fasilitas pendukung berupa rumah pompa dan sarana mandi, cuci, kakus (MCK).
Kedalaman Pengeboran
Sejumlah titik lainnya telah memasuki tahap pengeboran, antara lain di Kabupaten Aceh Tamiang yang meliputi Puskesmas Karang Baru, Puskesmas Tamiang Hulu, Puskesmas Sekerak, Puskesmas Bandar Pusaka, Puskesmas Kuala Simpang, Puskesmas Rantau, dan Puskesmas Bendahara.
Selain itu, pengeboran juga dilakukan di Polindes Manyak Payed, Pasar Manyak Payed, Masjid Babul Falah Karang Baru, Masjid Al Ikhlas Banda Mulia, Kantor Kecamatan Kuala Simpang, Huntara DPRK Aceh Tamiang, Pondok Pesantren Darul Muchlisin Karang Baru, TK Nurul Ikhlas Telaga Muku II Banda Mulia, serta Meunasah Meurandeh Manyak Payed.
Di Kabupaten Pidie Jaya, pengeboran dilakukan di Kompleks Dinas Perhubungan, Kompleks Perpustakaan dan Arsip, Meunasah Gampong Beurawang, Meunasah Balek, serta Meunasah Gampong Dayah Kruet. Sementara di Kabupaten Bener Meriah, lokasi sasaran meliputi Huntara Blang Rakal dan Huntara Tunyang.
Kedalaman pengeboran bervariasi antara 60 hingga 82 meter, menyesuaikan hasil survei geolistrik yang dilakukan untuk memastikan kualitas air serta keberlanjutan sumber air tanah.
Lokasi-lokasi tersebut dipilih agar air bersih dapat dimanfaatkan secara bersama oleh masyarakat sekitar, terutama pada masa tanggap darurat dan pemulihan.
Pendekatan Hidrologi
Dalam pelaksanaannya, Kementerian PU menerapkan pendekatan berbasis data hidrogeologi dan mitigasi risiko bencana. Pendekatan ini bertujuan memastikan ketersediaan air bersih yang aman, berkelanjutan, dan tetap berfungsi pada kondisi darurat akibat bencana hidrometeorologi ekstrem, khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang.
Secara keseluruhan, Kementerian PU merencanakan pembangunan 47 titik sumur bor air baku yang tersebar di 12 kecamatan pada 30 lokasi di Kabupaten Aceh Tamiang. Dari jumlah tersebut, 14 titik merupakan sumur bor dangkal dan 33 titik sumur bor dalam. Setiap titik dirancang sebagai cadangan air bersih jangka menengah bagi masyarakat.
Pembangunan sumur bor ini dilaksanakan secara terintegrasi oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU.
Upaya tersebut dilengkapi dengan penyediaan sarana pendukung lainnya, seperti instalasi pengolahan air (IPA) mobile, mobil tangki air, hidran umum, toilet darurat, dan toren air yang telah dioperasikan di wilayah Aceh Tamiang serta kabupaten lain di Aceh yang terdampak bencana. (*/CHI)
Baca Juga: Kementerian PU Usulkan SPAM Langkahan Baru di Aceh Utara
