KOTA MATARAM, LINTAS — Pemerintah terus memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu melalui program Sekolah Rakyat. Di Nusa Tenggara Barat (NTB), pelaksanaan program ini kini ditangani oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis NTB yang baru terbentuk pada 2025, menyusul pemisahan dari Direktorat Jenderal Cipta Karya.
“Kami adalah satuan kerja baru yang merupakan pengembangan dari PPK sebelumnya. Dengan Surat Keputusan Menteri yang baru, kini kami menjadi bagian dari Ditjen Prasarana Strategis dan bertugas melaksanakan program infrastruktur untuk dukungan pendidikan, perekonomian, peribadatan, olahraga, sosial budaya dan kesehatan,” jelas Agung Stiawan, S.T., M.T., Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis NTB, saat ditemui Lintas di ruang kerjanya di Kota Mataram, Selasa (29/7/2025).
Sekolah Rakyat Tahap 1 Sudah Beroperasi
Ia menjelaskan, program prioritas Satker saat ini adalah pembangunan Sekolah Rakyat. Di NTB, program ini dibagi menjadi tiga sub-tahap: Tahap 1, 1B, dan 1C.
Tahap 1 telah selesai dan berlokasi di Sentra Paramita, Mataram. Sekolah ini telah menerima siswa dan menjalankan proses pembelajaran. Tahap 1B berada di Gedung Akper Lombok Timur, Tahap 1C dilaksanakan di dua lokasi, yakni Gedung BLK Lombok Timur dan Gedung SKB Lombok Barat.
“Untuk tahap 1B progres fisiknya sekitar 35 persen, dan tahap 1C bervariasi antara 60 persen hingga 90 persen. Kami targetkan penyelesaiannya pada akhir Juli ini,” ujar Agung.
Bangunan sekolah rakyat sementara ini merupakan hasil rehabilitasi dan renovasi aset eksisting. Kendati bersifat sementara, seluruh standar teknis kelayakan dan keamanan telah diterapkan.
“Kami pastikan lingkungan belajar tetap nyaman dan aman. Sambil menunggu pembangunan gedung permanen di tahap dua, proses pendidikan tetap berjalan optimal,” tambahnya.
Target Tahap 2: Sekolah Permanen Skala Kawasan
Adapun untuk Tahap 2, menurut Agung akan menjadi tonggak penting, karena pembangunannya dilakukan di atas lahan baru dengan skala kawasan. Dua lokasi yang sudah diverifikasi dan disetujui adalah Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Bima.
“Untuk tahap dua, lahan harus memenuhi kriteria: luas lahan minimal 5 hektar–10 hektar berada dalam satu kawasan tidak terpisah, tidak berada di jalur SUTET, lahan relatif datar dengan kemiringan maksimal 10 persen, kondisi lahan clean and clear, serta kesesuaian dengan tata ruang. Nantinya, di satu kawasan akan dibangun fasilitas pendidikan lengkap dari SD hingga SMA, termasuk asrama,” papar Agung.
Di Lombok Barat, juga ada usulan tambahan dari Pemkab untuk menyediakan lahan seluas 8 hektar di Kuripan. Saat ini, sambung Agung, Tim dari Satker PPS NTB tengah melakukan verifikasi lapangan.
“Kami berharap lokasi ini bisa memenuhi syarat agar siswa yang kini belajar di Sentra Paramita bisa dipindahkan ke bangunan yang lebih permanen dan representatif,” kata Agung.
Kolaborasi Antarinstansi Jadi Kunci
Agung menambahkan, pelaksanaan Sekolah Rakyat merupakan hasil kolaborasi erat antara Kementerian PU, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah. Kementerian Sosial bertugas menentukan lokasi dan calon siswa, sementara PU menyediakan infrastruktur.
Baca Juga: 34 Madrasah di NTB Direhabilitasi, Target Rampung 2026
“Pemerintah daerah membantu dalam perizinan serta penyediaan lahan yang clean and clear, tanpa sengketa, dan sudah siap bangun. Ini kerja kolektif yang membutuhkan sinergi dan komunikasi intensif,” tegasnya.
Agung mengakui bahwa tantangan utama saat ini adalah waktu dan ketersediaan lahan untuk sekolah rakyat tahap 2. Target pelaksanaan yang singkat membutuhkan kerja ekstra.
“Untuk tahap 1, ditargetkan telah beroperasi pada tahun 2025, sehingga pendekatan yang digunakan adalah dengan memanfaatkan aset yang ada. Sedangkan di tahap 2, tantangan terbesar adalah memperoleh lahan sesuai kriteria yang sudah ditentukan. Tapi kami tetap optimistis,” ujarnya. (CHI)
