JAKARTA, LINTAS – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), terus dimatangkan. Proyek pendidikan berskala besar yang ditargetkan mampu menampung hingga 3.000 siswa tersebut membutuhkan dukungan dan koordinasi lintas sektor untuk mengatasi sejumlah tantangan teknis di lapangan.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bersama Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal meninjau langsung lokasi usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Jumat (29/5/2026). Lokasi yang diusulkan Pemerintah Provinsi NTB itu memiliki luas sekitar 31 hektar dan terbagi dalam dua opsi area pengembangan.
Dalam peninjauan tersebut, Dody menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat di Bima memiliki potensi besar sebagai pusat pendidikan terpadu di wilayah timur Indonesia. Namun, terdapat sejumlah tantangan yang perlu segera diselesaikan agar proyek dapat berjalan sesuai rencana.
“Sekolah ini cukup besar dan ditargetkan menampung sampai 3.000 siswa. Tetapi ada beberapa tantangan di lokasi ini, seperti jalan akses pengangkutan material dan perbaikan sungai. Kementerian PU terus berkoordinasi dengan Pemprov dan Pemda agar bisa dicarikan solusinya,” ujar Dody dikutip Minggu (31/5/2026).
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada konstruksi fisik, tetapi juga dukungan infrastruktur pendukung yang memadai. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten menjadi faktor penting dalam mempercepat realisasi proyek.
Masalah Akses Jalan dan Sungai
Menanggapi hal tersebut, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memastikan pemerintah daerah siap memberikan dukungan penuh. Ia menyebut persoalan akses jalan dan sungai telah menjadi perhatian dan akan segera ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan instansi terkait.
“Mengenai jalan akses nanti akan ada jalan alternatif. Sedangkan mengenai sungai nanti kami akan berkoordinasi dengan BBWS Nusa Tenggara I. Pemprov dan Pemkab siap mendukung penuh,” kata Iqbal.
Selain rencana pembangunan di Bima, Kementerian PU saat ini juga tengah mengerjakan Sekolah Rakyat Tahap II di Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. Fasilitas pendidikan tersebut dirancang sebagai kawasan pendidikan terpadu untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.
Sekolah Rakyat di Lombok Utara akan dilengkapi ruang kelas berbasis teknologi, laboratorium keterampilan, perpustakaan, pusat pembelajaran digital, asrama siswa dan guru, serta berbagai fasilitas penunjang lainnya seperti kantin, klinik kesehatan, dan lapangan olahraga.
Secara nasional, Kementerian PU melalui Direktorat Prasarana Strategis sedang melaksanakan pembangunan 93 lokasi Sekolah Rakyat Tahap II yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Hingga 20 Mei 2026, progres fisik pembangunan secara rata-rata telah mencapai 59 persen. (CHI)
Baca Juga: Danantara dan TNI Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat di Kalbar
