JAKARTA, LINTAS – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) Tahap II di berbagai daerah terus berjalan dan ditargetkan rampung sesuai jadwal agar dapat digunakan pada tahun ajaran baru Juli 2026.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan proyek tersebut tidak boleh mangkrak karena menjadi bagian dari program strategis Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat.
“Saya harus berkeliling langsung untuk memantau. Tidak hanya memantau, tetapi juga memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan di lapangan yang kadang belum terpikirkan sebelumnya,” kata Dody saat Media Briefing di Pendopo Kementerian PU, Jumat (22/5/2026).
Menurutnya, pembangunan Sekolah Rakyat memiliki tingkat kompleksitas tinggi karena dilakukan serentak di banyak wilayah dengan karakteristik masalah yang berbeda-beda. Karena itu, penanganannya tidak bisa disamaratakan di setiap lokasi proyek.
“Harus diakui memang pembangunan Sekolah Rakyat agak di luar perkiraan saya. Dengan komposisi profesional yang ada, seharusnya keterlambatan seperti sekarang ini tidak boleh terjadi. Tapi yang sudah ya sudahlah, sekarang tugas kita memastikan semuanya tetap selesai tepat waktu,” tutur Dody.
Dibentuk Satgas Percepatan
Untuk mempercepat penyelesaian proyek, Kementerian PU telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan yang melibatkan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, serta berbagai pihak terkait. Tambahan tenaga teknis dari pusat juga diterjunkan ke sejumlah lokasi guna memperkuat pengawasan dan percepatan konstruksi.
“Kita suntikkan personel teknis dari Jakarta di tiap titik agar benar-benar fokus menangani persoalan di lapangan dan memastikan progres berjalan,” ujar Dody.
Pada sejumlah lokasi yang menghadapi keterbatasan tenaga kerja maupun kendala teknis lainnya, Kementerian PU juga membuka peluang dukungan lintas sektor.
Salah satu opsi yang disiapkan adalah pelibatan tenaga dari Zeni TNI AD untuk membantu percepatan konstruksi dan penanganan persoalan lapangan.
Saat ini, Kementerian PU tengah membangun 93 lokasi Sekolah Rakyat Tahap II di berbagai daerah di Indonesia dengan target penyelesaian pada 20 Juni 2026. Hingga 20 Mei 2026, progres fisik pembangunan secara rata-rata telah mencapai 59 persen.
Kualitas Konstruksi Prioritas Utama
Meski dikebut, pemerintah menegaskan kualitas konstruksi tetap menjadi prioritas utama. Menurut Dody, program Sekolah Rakyat dirancang untuk membantu memutus rantai kemiskinan ekstrem melalui pendidikan yang lebih merata dan berkualitas.
“Sekolah Rakyat ini disiapkan untuk memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat. Karena itu kualitas bangunannya juga harus benar-benar dijaga,” ujar Dody.
Kementerian PU memastikan seluruh proses pembangunan tetap mengedepankan standar mutu konstruksi, mulai dari pemilihan material, metode pelaksanaan, hingga pengawasan pekerjaan di lapangan.
Pemerintah juga terus mendorong penyelesaian berbagai kendala teknis seperti mobilisasi material, akses konstruksi, dan kesiapan infrastruktur pendukung agar proyek dapat selesai tepat waktu.
Sekolah Rakyat Tahap II dibangun secara permanen di atas lahan seluas 5–10 hektare yang disiapkan pemerintah daerah. Setiap kawasan dirancang sebagai pusat pendidikan terpadu jenjang SD, SMP, dan SMA yang dilengkapi ruang kelas berbasis teknologi, laboratorium keterampilan, perpustakaan, pusat pembelajaran digital, asrama siswa dan guru, serta fasilitas penunjang lainnya. (CHI)
Baca Juga: Kawasan Joglosemar Makin Terhubung, Dirut Jasa Marga Beberkan Dampaknya
