JAKARTA, LINTAS – Kementerian Pekerjaan Umum bersama Kantor Staf Presiden dan Kementerian Sosial memperkuat sinergi percepatan penyelesaian pembangunan Sekolah Rakyat (SR) Tahap II. Upaya ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II yang digelar di Auditorium Kementerian PU, Rabu (20/5/2026).
Rakor tersebut menjadi forum konsolidasi lintas kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan untuk memastikan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II dapat selesai tepat waktu dan siap digunakan pada Tahun Ajaran 2026/2027.
Mewakili Menteri PU Dody Hanggodo, Plt Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU Kuswara mengatakan, bahwa Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya negara memperluas akses pendidikan yang layak, berkualitas, dan inklusif bagi masyarakat yang membutuhkan.
Ia menjelaskan, program ini merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
“Dalam hal ini, Kementerian PU mendapat tugas mendukung penyediaan sarana dan prasarana strategis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem,” kata Kuswara.
Progres Capai 57 Persen
Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II tersebar di 93 lokasi pada 29 provinsi dan 91 kabupaten/kota. Seluruh lokasi kini masih dalam tahap konstruksi dengan progres fisik rata-rata mencapai sekitar 57 persen per 19 Mei 2026.
“Kementerian PU berkomitmen memastikan pembangunan 93 lokasi Sekolah Rakyat Tahap II selesai pada 20 Juni 2026. Menteri PU juga melakukan pengawasan langsung di lapangan untuk memastikan akselerasi pekerjaan berjalan sesuai target,” ujar Kuswara.
Untuk mempercepat penyelesaian, Kementerian PU telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat yang melibatkan berbagai unit organisasi. Sebanyak 67.588 tenaga kerja konstruksi juga dikerahkan dan bekerja dalam tiga shift.
Percepatan Tanpa Abaikan Kualitas
Deputi IV KSP Fadjar Dwi Wishnuwardhani menambahkan bahwa rakor ini bertujuan menyelesaikan berbagai kendala agar target penyelesaian dapat tercapai sesuai jadwal, tanpa mengorbankan kualitas dan keselamatan.
“Kita tahu waktu pelaksanaan sangat terbatas, maka percepatan harus dipantau harian tanpa mengabaikan mutu, keselamatan, dan kesiapan operasional,” ujarnya.
KSP juga mengapresiasi kolaborasi lintas kementerian/lembaga, termasuk verifikasi lapangan di 22 lokasi Sekolah Rakyat serta pelaksanaan tiga kali rakor lintas sektor.
“Program Sekolah Rakyat bukan sekadar membangun gedung, tetapi membangun masa depan bangsa. Dengan konsolidasi kuat dan eksekusi disiplin, target 20 Juni 2026 bukan hal yang mustahil,” tutur Fadjar.
Rapat koordinasi turut dihadiri Ketua Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat Herman Koswara, jajaran Kementerian Sosial, serta perwakilan penyedia jasa pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II. (CHI)
Baca Juga: Akses Lubuk Alung Dikebut, Ruas Tol Padang–Sicincin Makin Terhubung
