JAKARTA, LINTAS — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah menyiapkan strategi integrasi moda transportasi secara menyeluruh untuk mendukung visi swasembada pangan nasional. Langkah ini bertujuan meningkatkan kualitas konektivitas dan memastikan rantai pasok (supply chain) dari sentra produksi hingga ke tangan masyarakat berjalan lebih efisien.
Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kemenhub, Risal Wasal, menyatakan bahwa kewajiban utama pemerintah saat ini adalah menaikkan kualitas konektivitas melalui sistem terpadu. Menurutnya, integrasi ini selaras dengan misi Asta Cita untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.
“Tugas kami adalah meningkatkan kualitas konektivitas melalui integrasi. Kami memastikan tiga aspek utama ketahanan pangan, yakni ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan dapat terlayani oleh infrastruktur transportasi yang mumpuni,” ujar Risal dalam diskusi virtual, Kamis (18/12/2025).
Konsep Angkutan ‘On-Call’ dan Pemanfaatan Big Data
Salah satu inovasi yang tengah digodok Kemenhub adalah sistem angkutan yang bersifat adaptif dan akomodatif. Risal menjelaskan, pemerintah akan mengubah pola pendekatan dari konvensional menjadi sistem push and pull yang berbasis big data.
Langkah ini diambil untuk menjawab keluhan para produsen pangan, terutama di wilayah Indonesia Timur, yang sering kali terkendala jadwal kapal atau transportasi yang tidak sinkron dengan waktu panen.
“Kami menyiapkan konsep on-call baik untuk moda darat, laut, maupun udara. Pergerakan armada nantinya tidak kaku mengikuti rute rutin, melainkan bisa fleksibel menjemput potensi produksi yang baru panen agar komoditas tidak busuk karena menunggu terlalu lama,” tegas Risal.
Sistem big data ini nantinya akan terintegrasi dengan National Logistics Ecosystem (NLE) dan Single Window. Tujuannya agar regulator dapat memantau permintaan (demand) secara real-time dan mengarahkan operator untuk melakukan pengangkutan secara efektif tanpa menimbulkan inefisiensi biaya.
Usulan Jaringan Lintas Khusus Logistik
Kemenhub juga merekomendasikan pembentukan kembali “Jaringan Lintas” sebagai jalur khusus angkutan barang. Selama ini, angkutan logistik pangan masih bercampur dengan kendaraan pribadi dan fasilitas umum di jalan-jalan nasional maupun daerah, yang kerap memicu kemacetan dan risiko keselamatan.
Dalam konsep Jaringan Lintas ini, daya dukung jalan dan jembatan akan diseragamkan dengan standar Muatan Sumbu Terberat (MST) minimal 10 ton. Hal ini krusial mengingat banyak pusat industri dan sentra pangan berada di wilayah kabupaten yang memiliki kelas jalan berbeda dengan jalan nasional.
“Kita perlu memutuskan apakah pembangunan tetap berbasis wilayah atau beralih ke ketahanan infrastruktur. Jaringan Lintas akan memastikan daya dukung yang sama di sepanjang jalur pengumpul barang, sehingga truk pengangkut pangan bisa melintas dengan aman dan terjadwal,” tambahnya.
Penguatan Dokumen Tunggal Multimoda
Untuk menekan biaya logistik yang masih tinggi, Kemenhub mendorong penguatan Badan Usaha Angkutan Multimoda. Melalui badan usaha ini, proses pengiriman barang dari hulu ke hilir hanya memerlukan satu dokumen tunggal, meskipun menggunakan berbagai moda transportasi seperti truk, kereta api, dan kapal laut.
Risal juga menyoroti pentingnya penyediaan infrastruktur rantai dingin (cold chain) yang memadai. Ia mengakui masih ada tantangan di lapangan, seperti kapasitas kapal pendingin yang tidak sesuai dengan volume produksi masyarakat di daerah.
“Terkadang masyarakat butuh kapasitas 10 kontainer pendingin, tapi kapal yang datang hanya mampu membawa 2 kontainer. Tantangan inilah yang harus kita selesaikan melalui penataan hub and spoke yang lebih baik agar distribusi pangan tidak terputus,” jelasnya. (GIT)
Baca Juga: Dirjen Bina Marga: Konektivitas Jalan Jadi Kunci Utama Swasembada Pangan
