JAKARTA, LINTAS — Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Roy Rizali Anwar, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan merupakan fondasi utama dalam mendukung program swasembada pangan nasional. Menurutnya, jalan bukan sekadar aspal fisik, melainkan instrumen penting untuk menurunkan biaya logistik yang selama ini menjadi tantangan besar bagi sektor pangan di Indonesia.
Dalam Webinar Nasional Hari Jalan 2025, Roy menjelaskan bahwa jaringan jalan berperan sebagai penghubung vital dalam ekosistem Pangan, Energi, dan Air (PAA). Konektivitas yang andal akan memastikan distribusi dari sentra produksi menuju pasar berlangsung lebih cepat, sehingga mampu menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi pangan.
Tantangan Biaya Logistik dan Efisiensi Waktu
Roy memaparkan kondisi logistik Indonesia yang masih menghadapi tantangan struktural. Berdasarkan data tahun 2023, biaya logistik nasional mencapai 14,1 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sektor transportasi, terutama darat dan laut, menyumbang sekitar 80 persen dari total biaya tersebut.
“Biaya transportasi tetap menjadi kontributor terbesar biaya logistik. Padahal, performa layanan logistik kita masih di bawah negara tetangga,” ujar Roy, Kamis (18/12/2025).
Ia menyoroti penurunan peringkat Logistics Performance Index (LPI) Indonesia dari posisi 46 ke peringkat 61 dalam lima tahun terakhir. Dari sisi waktu tempuh, Indonesia mencatatkan 1,82 jam per 100 km, masih tertinggal jauh jika membandingkannya dengan Tiongkok yang hanya membutuhkan 1,21 jam per 100 km.
Tingginya biaya ini, lanjut Roy, dipicu oleh beberapa faktor seperti kerusakan jaringan jalan, kemacetan di kawasan metropolitan, hingga rendahnya pemanfaatan angkutan massal. Kemacetan di wilayah Jabodetabek sendiri menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp65 triliun pada tahun 2023.
Strategi Transformasi Jalan Nasional
Untuk mengatasi kendala tersebut, Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Bina Marga telah menyusun Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional 2020-2040. Pemerintah menargetkan pembangunan jalan nasional minimal sepanjang 36.000 km dalam dua dekade mendatang guna meningkatkan rasio pelayanan jalan.
Hingga tahun 2029, pemerintah berencana membangun dan meningkatkan infrastruktur yang meliputi:
- Pembangunan 1.500 kilometer jalan tol baru.
- Pembangunan 1.765 kilometer jalan nasional baru.
- Pembangunan lebih dari 18.000 meter jembatan.
- Penguatan jalan lingkar dan jalan daerah tematik.
Saat ini, Indonesia memiliki total jalan sepanjang 537.000 km. Jalan nasional yang mencapai 50.000 km telah menghubungkan berbagai simpul penting, termasuk 106 pelabuhan laut utama, 44 bandara pengumpul, serta 70 kawasan strategis pariwisata nasional.
Mendukung Kawasan Lumbung Pangan (Food Estate)
Kementerian PU secara spesifik menetapkan koridor prioritas untuk mendukung ketahanan pangan. Strategi ini melibatkan penanganan jalan di kawasan Food Estate yang tersebar di Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, hingga Papua.
Beberapa proyek strategis yang sedang berjalan antara lain pembangunan jalan Wanam-Muting sepanjang 138,5 km di Papua Selatan untuk mendukung kawasan irigasi dan pertanian. Selain itu, pemerintah telah mengalokasikan Rp527 miliar untuk akses Food Estate Belanti dan Dadahuk di Kalimantan Tengah pada periode 2020-2022.
Tidak hanya jalan nasional, pemerintah juga memperkuat konektivitas pedesaan melalui Inpres Jalan Daerah. Pada 2023-2024, Bina Marga telah menangani lebih dari 3.180 km jalan daerah, di mana 70 persen di antaranya difokuskan untuk mendukung akses pertanian dan perkebunan.
Pemanfaatan Teknologi dan Kolaborasi
Roy menambahkan bahwa keberhasilan swasembada pangan memerlukan pemanfaatan teknologi terkini. Kementerian PU mulai menerapkan kecerdasan artifisial (AI) untuk mendeteksi kerusakan jalan secara dini serta menggunakan sistem data seperti ERMS untuk memastikan anggaran tepat sasaran.
“Kami juga memperkuat kolaborasi. Pemerintah berperan sebagai orkestrator, sementara dunia usaha memperkuat investasi logistik, dan akademisi menyediakan evaluasi dampak,” tuturnya.
Melalui konektivitas yang terintegrasi, Roy optimistis Indonesia dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan menekan angka kemiskinan menuju 0 persen, selaras dengan visi Indonesia Emas 2045. (GIT)
Baca Juga: Wamen PU Pastikan Jalur Nagreg Siap Hadapi Nataru 2025/2026
