JAKARTA, LINTAS – Dalam upaya memperkuat layanan transportasi publik di Kota Batam, pemerintah menambah armada Bus Trans Batam pada 2026. Penambahan tersebut dinilai menjadi langkah strategis dalam menghadirkan sistem transportasi modern, terintegrasi, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, mengatakan pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) melalui skema Buy The Service (BTS) menunjukkan komitmen kuat Pemkot Batam dalam membangun mobilitas perkotaan yang lebih tertib dan efisien.
“Pengembangan BRT melalui skema BTS ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan mobilitas kota yang tertib, produktif, dan berkelanjutan. Kami melihat penguatan Trans Batam dilakukan secara konsisten, mulai dari penambahan armada sejak 2024 hingga tambahan 19 unit pada 2026,” ujar Aan dalam sambutannya pada peluncuran pengoperasian Bus Trans Batam 2026 di Batam, Kepulauan Riau, Selasa (26/5/2026).
Aan menjelaskan, sejak 2024 Pemkot Batam telah menghadirkan 20 unit bus Trans Batam. Jumlah tersebut kemudian bertambah 13 unit pada 2025 dan kembali meningkat dengan tambahan 19 unit di tahun 2026. Dengan demikian, total armada BTS Trans Batam yang beroperasi kini mencapai 52 unit.
Seluruh armada tersebut akan melayani lima koridor strategis menuju Batam Centre, yakni Sekupang, Tanjung Uncang, Jodoh, Tanjung Piayu, dan Nongsa.
Penerapan Sistem Pembayaran
Selain penambahan armada, Kemenhub juga mengapresiasi penerapan sistem pembayaran non-tunai serta integrasi antarmoda yang telah diterapkan Trans Batam, termasuk konektivitas menuju Bandara Hang Nadim.
“Seluruh armada siap mengoptimalkan pelayanan di lima koridor strategis. Kami juga mengapresiasi penerapan pembayaran non-tunai dan integrasi antarmoda Trans Batam, termasuk konektivitas menuju Bandara Hang Nadim,” jelasnya.
Menurut Aan, penguatan layanan transportasi publik menjadi bagian penting dalam meningkatkan efisiensi mobilitas masyarakat sekaligus menekan berbagai persoalan perkotaan seperti kemacetan, tingginya biaya transportasi, hingga polusi udara.
Ia mengungkapkan, biaya transportasi saat ini dapat menghabiskan sekitar 30 hingga 40 persen pendapatan masyarakat. Di sisi lain, sektor transportasi juga menyerap sekitar 90 persen subsidi BBM yang mencapai Rp300 triliun per tahun.
“Ketidakseimbangan ini memicu berbagai masalah, mulai dari waktu perjalanan yang semakin lama, kerugian akibat kemacetan, polusi udara, hingga sulitnya masyarakat mengakses pendidikan dan pekerjaan,” ungkap Aan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah terus mendorong pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan (AUMP) di 20 kota utama sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Program tersebut ditujukan untuk mengurangi waktu perjalanan, meningkatkan aksesibilitas masyarakat, serta memperkuat peran kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
Kerja Sama Pemda dan Pemerintah Pusat
Aan menegaskan, pengembangan transportasi massal membutuhkan perencanaan terintegrasi, kerja sama pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah, serta tata kelola yang kuat agar tercipta sistem transportasi yang berkelanjutan dan efisien.
Sebagai bentuk dukungan terhadap digitalisasi layanan transportasi daerah, Ditjen Perhubungan Darat juga menyediakan sejumlah platform digital, seperti aplikasi Mitra Darat, situs Teman Bus, aplikasi pengelolaan operasional BTS, Executive Dashboard, Digital Checker App, hingga Checker Web untuk memantau standar pelayanan minimal operator bus.
“Keberhasilan sistem ini tetap bertumpu pada sinergi. Operator wajib menjaga standar keselamatan, sementara masyarakat perlu mulai menjadikan angkutan umum sebagai pilihan utama mobilitas sehari-hari. Kami berharap Trans Batam dapat menjadi percontohan nasional dalam mengurangi kemacetan sekaligus mendongkrak pertumbuhan ekonomi,” pungkas Aan. (CHI)
Baca Juga: Menteri Dody Pastikan SPAM Karang Baru Jaga Pasokan Air Aceh Tamiang
