“Jenis kendaraan yang mampu memuat penumpang sekaligus barang sangat dibutuhkan agar warga bisa menjual hasil panennya ke kota dengan biaya murah,” ujar Robert Tall.
Ia mencontohkan model angkutan “Angguna” di Surabaya pada 1990-an yang menggabungkan fungsi angkutan orang dan barang. Menurutnya, model serupa dengan spesifikasi lebih besar bisa menjadi solusi bagi NTT.
Darmaningtyas juga mendorong agar Direktorat Sarana Ditjen Perhubungan Darat merancang spesifikasi kendaraan perintis yang cocok untuk wilayah Indonesia Timur.
Sejak 2016, skema subsidi angkutan perintis difokuskan hanya pada biaya operasional. Artinya, pengadaan armada baru membutuhkan dukungan dari operator atau pihak swasta.
Menurut Darmaningtyas, hal ini justru bisa membuka peluang kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan swasta untuk memperkuat layanan di wilayah timur Indonesia.
Optimalkan Fungsi Terminal
BPTD NTT juga telah membangun Terminal Tipe A Bimoku di Kota Kupang yang representatif dan nyaman. Terminal ini dirancang untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum di NTT. Sayangnya, banyak bus angkutan perintis masih berangkat dari pool DAMRI, bukan dari terminal.
“Sebaiknya seluruh layanan, termasuk Angkutan Perintis dan Lintas Batas Negara, diberangkatkan dari terminal agar fungsi terminal optimal dan masyarakat mendapat kemudahan akses,” ujar Darmaningtyas.
Pemeriksaan kelaikan kendaraan di Terminal Tipe A mencakup aspek administrasi, teknis utama, dan teknis penunjang. Hasil pemeriksaan terhubung langsung dengan aplikasi Mitra Darat, sehingga hanya kendaraan yang memenuhi seluruh syarat yang diizinkan beroperasi.
Baca Juga: Bendungan Beringin Sila Dongkrak Pertanian Sumbawa
Dengan kepatuhan terhadap standar tersebut, Darmaningtyas meyakini layanan angkutan perintis akan lebih selamat, aman, dan nyaman bagi warga NTT.
“Kalau seluruh armada berangkat dari terminal yang terstandar, masyarakat akan lebih terlindungi, dan investasi infrastruktur yang sudah mahal pun dapat dimanfaatkan secara optimal,” kata Darmaningtyas. (CHI)
