JAKARTA, LINTAS – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan pemulihan fasilitas layanan publik yang terdampak gempa di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), tidak hanya diarahkan untuk mengembalikan fungsi bangunan, tetapi juga memastikan bangunan lebih aman dan tangguh menghadapi potensi gempa di masa mendatang.
“Pada saat yang sama, proses pembangunan kembali diminta tetap mempertahankan kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat setempat,” kata Dody saat meninjau Gereja Santo Petrus dan Paulus Dampek serta Masjid Nurul Huda Reo pada Jumat (28/8/2026).
Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung kondisi bangunan sekaligus memastikan hasil pendataan dan pemeriksaan dapat menjadi dasar penentuan langkah penanganan.
“Kalau bangunan kita kerjakan ulang, di manapun kearifan lokal harus dijaga. Jadi harus koordinasi dengan yang menggunakan atau mengelola bangunan tersebut,” ujar Dody dikutip Senin (31/8/2026).
Penanganan Berdasarkan Tingkat Kerusakan
Menteri Dody menekankan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan terdampak gempa harus dilakukan berdasarkan hasil asesmen. Bangunan yang masih memungkinkan untuk dipertahankan akan ditangani melalui rehabilitasi, sedangkan bangunan dengan kerusakan berat dapat dibongkar dan dibangun kembali dengan konstruksi yang lebih kuat.
Pendataan dan pemeriksaan dilakukan Kementerian PU melalui unit teknis terkait, termasuk Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis.
Baca Juga: Gempa NTT Berdampak pada Bandara, Pemerintah Fokus Pulihkan Fasilitas
“Di sini ada masjid, tadi masjidnya rusak parah sehingga harus dibongkar seluruhnya. Gereja di Dampek juga sama,” kata Dody.
Gereja Santo Petrus dan Paulus Dampek menjadi salah satu bangunan yang mendapat perhatian dalam peninjauan tersebut. Gereja yang telah berdiri sejak 1979 itu akan ditangani dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna sekaligus karakter lokal yang melekat pada bangunan.
“Kalau gereja ya koordinasi dengan pastornya. Kearifan lokalnya jangan sampai hilang,” tegasnya.
Koordinasi serupa juga diperlukan dalam penanganan Masjid Nurul Huda Reo. Pengurus atau takmir masjid akan dilibatkan agar proses pembangunan kembali dapat menyesuaikan kebutuhan masyarakat yang menggunakan fasilitas tersebut.
Tetap Berbasis Keselamatan
Menjaga kearifan lokal, menurut Menteri Dody, tidak boleh mengurangi aspek keselamatan konstruksi. Setiap bangunan yang diperbaiki maupun dibangun kembali harus memenuhi standar keselamatan dan disesuaikan dengan karakteristik wilayah yang memiliki risiko gempa.
“Bangunannya harus kita perkuat karena bagaimanapun ini adalah daerah gempa. Jadi bangunannya harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi alamnya,” ujarnya.
Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip build back better, yakni membangun kembali dengan kualitas yang lebih baik, lebih aman, dan lebih tangguh terhadap risiko bencana.
Dengan pendekatan ini, pembangunan kembali fasilitas publik tidak sekadar mengganti bangunan yang rusak, tetapi menjadi bagian dari upaya meningkatkan ketahanan infrastruktur masyarakat di kawasan rawan bencana.
Masyarakat Lokal Dilibatkan
Selain aspek teknis, Kementerian PU juga mendorong keterlibatan masyarakat lokal dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pelibatan masyarakat dinilai penting bukan hanya untuk mendukung kelancaran pekerjaan, tetapi juga menjaga keberlangsungan mata pencaharian warga selama proses pemulihan berlangsung.
“Wajib melibatkan masyarakat setempat, sehingga masyarakat setempat tidak kehilangan pencaharian. Mereka bisa kembali mendapatkan pencahariannya dengan ikut terlibat dalam semua proses rehab-rekon di area yang paling terdampak,” kata Dody.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat membuat proses pemulihan berjalan lebih inklusif. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dapat berperan langsung dalam pembangunan kembali wilayahnya.
350 Bangunan Telah Diperiksa
Hingga 26 Agustus 2026, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU telah melakukan pemeriksaan cepat terhadap 66 lokasi di tujuh kabupaten terdampak gempa di NTT, yakni Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Sikka, dan Flores Timur.
Dari pemeriksaan tersebut, tercatat sebanyak 350 bangunan telah diperiksa. Hasil asesmen menunjukkan 229 bangunan masih dapat digunakan kembali, 49 bangunan dapat digunakan secara terbatas, sementara 21 bangunan dinyatakan tidak aman untuk digunakan.
Pemeriksaan terhadap bangunan terdampak diprioritaskan pada fasilitas yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat. Di antaranya rumah sakit dan fasilitas kesehatan, kantor pemerintahan, rumah ibadah, serta berbagai fasilitas publik lainnya.
Kementerian PU memastikan hasil asesmen tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan bentuk penanganan masing-masing bangunan. Dengan demikian, rehabilitasi maupun pembangunan kembali dapat dilakukan secara tepat sesuai tingkat kerusakan, kebutuhan pengguna, karakter wilayah, serta standar keselamatan bangunan di kawasan rawan gempa. (CHI)
Baca Juga: Travoy Jasa Marga Hadir di Danantara Housing Expo 2026, Apa Saja Fiturnya?
