JAKARTA, LINTAS – Upaya mendorong masyarakat Jabodetabek beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum memasuki tahap baru. Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (Ditjen Intram) Kementerian Perhubungan bersama Japan International Cooperation Agency (JICA) memperkuat perencanaan dan integrasi transportasi publik melalui kerja sama teknis selama 36 bulan.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Record of Discussions (R/D) Project for Improvement of Public Transportation in Jakarta Metropolitan Area di Kantor Ditjen Intram, Jakarta, Rabu (26/8/2026).
R/D menjadi dokumen kesepakatan yang menjadi dasar pelaksanaan kerja sama teknis antara Pemerintah Indonesia dan JICA. Melalui proyek ini, kedua pihak akan memperkuat kapasitas perencanaan transportasi pengumpan atau feeder, pengembangan simpul transportasi antarmoda, serta penyiapan model bisnis dan skema pendanaan untuk mendukung keberlanjutan layanan transportasi publik.
Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda, Risal Wasal, mengatakan kerja sama dengan JICA merupakan langkah konkret untuk membangun sistem transportasi publik yang terintegrasi, aman, andal, inklusif, dan berkelanjutan.
“Kawasan Metropolitan Jakarta merupakan pusat pertumbuhan ekonomi nasional dengan mobilitas masyarakat yang sangat tinggi. Karena itu, kita perlu memperkuat integrasi transportasi publik agar masyarakat semakin mudah dan nyaman menggunakan transportasi umum,” ujar Risal.
Tiga Fokus Utama
Risal menjelaskan, proyek kerja sama Indonesia-Jepang tersebut memiliki tiga keluaran utama.
Pertama, peningkatan kapasitas perencanaan transportasi pengumpan (feeder), antara lain melalui penyusunan rencana layanan feeder beserta buku panduan operasional.
Kedua, penyusunan perencanaan simpul transportasi antarmoda (intermodal transport hub) yang responsif terhadap kebutuhan gender, berikut pedoman teknisnya.
Ketiga, penyusunan model bisnis dan skema pendanaan. Aspek tersebut mencakup pembagian peran antarpemangku kepentingan, kerangka pembiayaan, hingga rekomendasi kebijakan untuk mendukung keberlangsungan transportasi publik.
Untuk menguji penerapan konsep tersebut, proyek akan dilengkapi dengan pilot study di sejumlah wilayah kandidat. Lokasi yang direncanakan meliputi Kota/Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang Selatan, dan/atau Kabupaten Tangerang.
Hasil pilot study nantinya akan digunakan untuk menguji sekaligus memvalidasi metodologi perencanaan sebelum diterapkan dalam skala yang lebih luas di kawasan Jabodetabek.
Berawal dari Perencanaan 2025
Penyusunan R/D merupakan tindak lanjut dari rangkaian pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya. Proses tersebut diawali dengan pelaksanaan Detailed Planning Survey dan penandatanganan Minutes of Meeting (MoM) pada Desember 2025.
Dokumen R/D kemudian melalui proses penelaahan teknis dan hukum bersama instansi terkait sebelum akhirnya disepakati sebagai dasar implementasi proyek.
Dalam pelaksanaannya, Ditjen Intram akan memimpin dan mengoordinasikan proyek bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, pemerintah daerah se-Jabodetabek, serta para operator transportasi publik melalui Joint Coordinating Committee (JCC).
Keterlibatan berbagai pihak tersebut dinilai penting karena integrasi transportasi di kawasan metropolitan tidak dapat dilakukan secara parsial. Sistem transportasi Jabodetabek membutuhkan koordinasi lintas wilayah, moda, dan pemangku kepentingan.
Risal menegaskan, pengembangan transportasi publik tidak hanya berorientasi pada konektivitas antarmoda. Aspek inklusivitas dan keberlanjutan juga harus menjadi bagian dari perencanaan.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap desain integrasi transportasi memperhatikan kesetaraan gender, kebutuhan kelompok rentan, serta efisiensi layanan yang dapat berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca,” tutur Risal.
JICA Dorong Peralihan dari Kendaraan Pribadi
Chief Representative JICA Indonesia Office, Takeda Sachiko, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Intram, atas komitmen meningkatkan kualitas transportasi publik di kawasan Metropolitan Jakarta.
Menurut Takeda, transportasi memiliki peran strategis yang tidak hanya berkaitan dengan mobilitas masyarakat, tetapi juga berhubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.
“Transportasi tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memiliki peran penting dalam mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi dan mengatasi kemacetan di Jakarta serta wilayah sekitarnya,” ujar Takeda.
Ia menilai peningkatan kualitas transportasi publik menjadi salah satu kunci untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat. Ketika layanan transportasi umum semakin terintegrasi, mudah diakses, nyaman, dan andal, masyarakat diharapkan semakin terdorong meninggalkan kendaraan pribadi.
“Sistem transportasi publik yang lebih baik akan mendorong masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Pada akhirnya, hal ini dapat membantu mengurangi kemacetan sekaligus menekan emisi gas rumah kaca,” tambah Takeda.
JICA, lanjut Takeda, berkomitmen untuk terus mendukung Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan sistem transportasi publik yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan di kawasan Jabodetabek.
Perkuat Sinergi Lintas Wilayah
Risal menyampaikan apresiasi kepada JICA atas dukungan dan kemitraan yang terus terjalin dalam pengembangan transportasi perkotaan di Indonesia.
Menurutnya, kolaborasi tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan dokumen perencanaan, tetapi juga memberikan fondasi bagi pengembangan sistem mobilitas perkotaan yang lebih efektif dan dapat diterapkan secara berkelanjutan.
“Kami percaya kolaborasi ini akan memperkuat integrasi antarmoda dan menjadi bagian penting dalam mewujudkan sistem mobilitas perkotaan Jabodetabek yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan,” pungkas Risal.
Kegiatan penandatanganan tersebut turut dihadiri perwakilan Dinas Perhubungan pemerintah daerah se-Jabodetabek.
Keterlibatan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam proyek ini mengingat karakteristik Jabodetabek sebagai kawasan metropolitan yang melintasi batas administrasi. Integrasi layanan transportasi membutuhkan keselarasan kebijakan, perencanaan, infrastruktur, hingga konektivitas antarmoda di berbagai wilayah. (CHI)
Baca Juga: Terdampak Vandalisme Akibat Aksi Massa, Halte Transjakarta Petamburan Kembali Bersih
