JAKARTA, LINTAS – Di tengah agenda besar reformasi BUMN Karya, tiga perusahaan konstruksi milik negara disebut berada dalam kondisi sehat. Ketiganya adalah PT Nindya Karya, PT Brantas Abipraya, dan PT Hutama Karya, yang menjadi bagian dari tujuh BUMN Karya yang tengah dievaluasi Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Chief Operating Officer BPI Danantara sekaligus Kepala Badan Pengaturan BUMN, Dony Oskaria, mengatakan kondisi ketiga perusahaan tersebut berbeda dengan empat BUMN Karya lainnya yang masih menghadapi persoalan fundamental, terutama dari sisi keuangan. Penilaian tersebut menjadi salah satu dasar dalam merancang transformasi menyeluruh terhadap sektor konstruksi dan infrastruktur BUMN.
“Di luar daripada tiga perusahaan ini, mereka menghadapi problem financial yang cukup dalam,” ujar Dony.
Menurut Dony, persoalan tersebut tidak hanya berada di tingkat perusahaan induk, tetapi juga menjalar ke sejumlah anak usaha. Bahkan, total utang konsolidasi BUMN Karya yang mencakup induk dan anak perusahaan telah mencapai sekitar Rp 180 triliun.
Besarnya persoalan tersebut membuat Danantara tidak ingin melakukan penyelesaian yang bersifat sementara. Perbaikan, kata Dony, harus dilakukan secara fundamental agar persoalan serupa tidak kembali muncul pada masa mendatang.
“Bagi kami itu tidak bisa, tidak boleh melakukan perbaikan yang sifatnya temporary. Bukan itu yang kita ingin lakukan. Kita ingin kalau kita melakukan perbaikan, dia harus fundamental. Kita harus membangun ulang roadmap kita akan seperti apa ke depan,” tegasnya dikutip dari YouTube CNBC, Jumat (28/8/2026).
Ditargetkan Tuntas Akhir 2026
Danantara kini tengah menyusun berbagai skenario untuk melakukan transformasi BUMN Karya. Setelah lebih dari enam bulan melakukan kajian dan mempertimbangkan berbagai opsi, pemerintah menargetkan persoalan perusahaan-perusahaan Karya dapat diselesaikan pada akhir 2026.
Dony menyebut skenario akhir yang tengah dipertimbangkan adalah melakukan konsolidasi sehingga ke depan hanya terdapat tiga perusahaan BUMN Karya.
“End stage-nya kita ingin itu hanya punya tiga perusahaan karya,” katanya.
Konsolidasi tersebut dinilai diperlukan untuk menciptakan struktur industri yang lebih sehat dan mengurangi risiko tumpang tindih bisnis. Dengan jumlah perusahaan yang lebih sedikit, masing-masing entitas diharapkan dapat memiliki fokus bisnis yang lebih jelas serta memiliki kapasitas yang lebih kuat untuk menjalankan proyek-proyek infrastruktur.
Namun, proses tersebut tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa. Danantara harus memperhitungkan dampaknya terhadap berbagai pihak yang selama ini menjadi bagian dari ekosistem BUMN Karya.
Tak Hanya Soal Utang
Dony menegaskan, penyelesaian persoalan BUMN Karya tidak semata-mata ditujukan untuk memperbaiki neraca keuangan perusahaan. Pemerintah juga harus memperhitungkan dampak transformasi terhadap vendor, subkontraktor, pekerja, serta berbagai pihak lain yang menggantungkan kegiatan usahanya pada proyek-proyek BUMN Karya.
“Kalau saya hanya berpikir finansialnya yang selesai, mungkin saya akan melakukan prosesnya, ya sudah, kita kepailitan saja. Mungkin habis itu selesai. Tetapi kan saya harus memikirkan juga dampaknya ekosistem yang terkait dengan karya-karya ini,” jelas Dony.
Karena itu, proses transformasi akan dilakukan secara hati-hati dan bertahap. Setiap perusahaan memiliki karakteristik persoalan yang berbeda sehingga penanganannya pun harus disesuaikan.
Dony mengakui terdapat sejumlah kasus ketika nilai aset perusahaan tidak lagi memadai untuk menopang kewajiban yang dimiliki.
“Jumlah konsolidasi hutang karya ini Rp180 triliun, sangat besar. Dan ada beberapa yang lawannya itu tidak ada. Lawan tidak ada itu artinya ada hutangnya, asetnya tidak cukup untuk mengawal hutangnya,” ujarnya.
Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang harus diselesaikan satu per satu melalui proses restrukturisasi dan penataan kembali perusahaan.
Kembali Fokus sebagai Kontraktor
Selain penataan keuangan dan struktur korporasi, reformasi BUMN Karya juga diarahkan pada penyederhanaan lini bisnis. Perusahaan Karya ke depan akan diarahkan untuk kembali fokus pada bisnis utama sebagai kontraktor dan pelaksana pembangunan infrastruktur.
Dengan konsolidasi tersebut, perusahaan tidak lagi terlalu banyak menjalankan bisnis tambahan di luar kompetensi utamanya, seperti fiber optik, properti, pengelolaan air, hingga perhotelan.
Langkah ini diharapkan membuat perusahaan lebih fokus, efisien, dan memiliki kapasitas yang lebih kuat dalam mendukung agenda pembangunan infrastruktur nasional.
Transformasi BUMN Karya juga diharapkan dapat menjaga keberlanjutan berbagai proyek strategis pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur di Pulau Sumatra.
Pembangunan jalan tol di Sumatra, misalnya, tetap menjadi bagian dari agenda pengembangan infrastruktur yang dapat dilaksanakan melalui kombinasi peran BUMN dan kerja sama dengan sektor swasta.
Danantara Gandeng Sejumlah Lembaga
Untuk memastikan proses pembenahan berjalan sesuai koridor, Danantara juga berkoordinasi dengan sejumlah lembaga pemerintah dan penegak hukum.
Kerja sama tersebut melibatkan antara lain Kejaksaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Kementerian Dalam Negeri.
Kolaborasi lintas lembaga tersebut diperlukan mengingat persoalan BUMN tidak hanya berkaitan dengan aspek bisnis dan keuangan, tetapi juga menyangkut tata kelola, aspek hukum, aset, hingga hubungan dengan pemerintah daerah.
Dony menegaskan, transformasi tersebut merupakan bagian dari upaya membersihkan dan memperkuat fondasi BUMN agar dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi negara.
Koreksi Keuangan dan Risiko yang Harus Ditanggung
Besarnya tantangan reformasi BUMN juga tercermin dari koreksi terhadap sejumlah pembukuan dan persoalan lama yang harus diselesaikan.
Dony menyebut proses transformasi yang berjalan telah mencakup koreksi pembukuan sekitar Rp 135 triliun. Di sisi lain, Danantara masih harus menghadapi persoalan BUMN Karya dengan potensi beban yang tidak kecil.
“Sudah Rp135 triliun, kita masih harus lagi menghadapi persoalan karya. Dan ini pasti ada cost yang harus kita tanggung,” ungkapnya.
Selain BUMN Karya, Danantara juga menghadapi persoalan di sejumlah BUMN lainnya. Salah satunya PT Pos Indonesia yang disebut membutuhkan koreksi pembukuan sekitar Rp 9,5 triliun. Persoalan dana pensiun juga menjadi agenda lain yang harus diselesaikan.
Menurut Dony, seluruh persoalan tersebut harus dihadapi karena menjadi bagian dari proses pembenahan fundamental BUMN.
“Persoalan ini kan harus diselesaikan. Dengan segala adanya, Danantara kita punya kesempatan untuk membereskan ini,” katanya.
Target akhirnya bukan hanya menyelesaikan persoalan BUMN yang ada saat ini. Lebih dari itu, reformasi diarahkan untuk membangun tata kelola dan struktur bisnis yang lebih sehat sehingga persoalan serupa tidak kembali terulang.
“Ke depan kita pastikan ini tidak boleh lagi terjadi,” tegas Dony. (CHI)
Baca Juga: Brantas Abipraya Dorong Kepemilikan Rumah Lewat Urban Heights dan Program HOPE
