JAKARTA, LINTAS – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengakui proses pemulihan pascabencana di Aceh masih tertinggal dibandingkan daerah lain di Indonesia. Kondisi geografis yang berat serta kerusakan infrastruktur yang masif disebut menjadi penyebab utama lambatnya penanganan di wilayah tersebut.
Menurut Dody, secara umum progres pemulihan bencana dalam enam bulan terakhir berjalan cukup baik. Namun, Aceh menjadi daerah dengan tantangan paling besar, terutama akibat kerusakan sungai dan wilayah hulu yang sangat parah.
“Yang agak tertinggal menurut saya pribadi itu Aceh. Karena Aceh itu sangat besar dan sangat masif,” kata Dody saat Media Briefing, Jumat (22/5/2026).
Desain Konstruksi Berubah
Ia menjelaskan, banyak sungai di Aceh mengalami pelebaran hingga lima sampai 10 kali lipat akibat terjangan bencana. Kondisi tersebut membuat pembangunan jembatan permanen tidak bisa dilakukan secara cepat karena desain konstruksi harus disesuaikan dengan kondisi terbaru sungai.
“Yang belum tertangani maksimal itu jembatan. Karena rata-rata sungainya melebar dan mendangkal,” ujarnya.
Selain perubahan bentuk sungai, material kayu dan batu dari kawasan hulu juga masih berpotensi terbawa arus saat hujan deras turun. Untuk mengantisipasi kerusakan yang lebih besar di wilayah hilir, Kementerian PU memutuskan membangun sabo dam meski status penanganan masih berada dalam tahap tanggap darurat.
Tak hanya jembatan, sektor irigasi juga menjadi pekerjaan rumah terbesar pemerintah dalam pemulihan Aceh. Dody mengatakan pihaknya masih melakukan pengecekan terhadap kondisi sawah terdampak, termasuk memastikan apakah lahan pertanian masih layak digunakan atau harus dipindahkan akibat tertutup lumpur.
“Kalau area sawah harus dipindahkan, ya terpaksa kita bikin area irigasi yang baru,” jelasnya.
Pemerintah, lanjut Dody, kini fokus mempercepat pemulihan sawah dan jaringan irigasi guna mendukung target swasembada pangan 2026 yang menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto.
Pemulihan Infrastruktur Pertanian
Dalam proses percepatan tersebut, Kementerian PU turut bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk memastikan pemulihan infrastruktur pertanian berjalan optimal.
Selain itu, pemerintah juga mulai kembali mengaktifkan program padat karya di kawasan terdampak bencana. Program tersebut melibatkan masyarakat secara langsung untuk membersihkan lumpur di permukiman warga.
Melalui program padat karya, warga yang terlibat akan mendapatkan upah sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP.
Dody mengaku akan kembali meninjau Aceh dan sejumlah wilayah di Sumatera dalam waktu dekat guna memastikan percepatan pemulihan berjalan sesuai target pemerintah. (CHI)
Baca Juga: Sekolah Rakyat Banten Serap 500 Pekerja Lokal, UMKM Sekitar Ikut Tumbuh
