Adapun sebaran 37 lokasi Sekolah Rakyat Tahap 1B mencakup 21 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.
Selain pelaksanaan 100 bangunan Sekolah Rakyat Tahap 1 dan 1B, Kementerian PU juga tengah menyiapkan pekerjaan renovasi Sekolah Rakyat tambahan untuk Tahap 1C di 49 titik dengan proyeksi anggaran sekitar Rp 235 miliar.
Dody menambahkan, pada Program Sekolah Rakyat Tahap 1C, dari total 167 lokasi calon sekolah rintisan yang diusulkan (122 dari balai latihan kerja dan 45 lokasi usulan pemerintah daerah), hanya 50 sekolah yang lolos verifikasi Kementerian PU.
Dari 50 lokasi tersebut, sebanyak 49 sekolah dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan satu sekolah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Terdapat sembilan sekolah lain merupakan usulan baru yang dalam tahap persiapan pembangunan sekolah rintisan. Sembilan sekolah tersebut sebelumnya telah diseleksi dari 19 lokasi usulan baru.
“Progres pembangunan pun menunjukkan hasil positif, dengan konstruksi fisik telah mencapai 60,93% per 4 Agustus 2025. Ditargetkan, pelaksanaan konstruksi ini dapat selesai pada akhir Agustus,” lanjutnya.
Sekolah Rakyat Tahap II akan dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang akan dimulai pada September 2025 dan dijadwalkan selesai Juni 2026. Pada tahap ini, pembangunan akan fokus pada sekolah permanen dengan fasilitas yang lebih lengkap, termasuk asrama, ruang makan, sarana olah raga (seperti mini soccer), gedung serbaguna, dan lapangan upacara. Luas lahan minimal 6 hektar per unit sekolah dan diharapkan dapat menampung 1.000 peserta didik.
Program Sekolah Rakyat yang sudah berjalan secara bertahap bukan sekadar sekolah, tetapi juga harapan besar untuk masa depan bangsa Indonesia. Setidaknya keharuan dan kegembiraan para orangtua dan anak-anak ini merefleksikan secercah harapan kesuksesan generasi mendatang melalui pendidikan yang inklusif di Sekolah Rakyat.
“Semuanya punya komitmen yang sama, bahu membahu mewujudkan cita-cita Bapak Presiden dan kita semua sebagai bangsa supaya semua rakyat Indonesia tidak punya hambatan untuk mendapatkan layanan pendidikan yang baik,” pungkas Juri. (MAL/DPR/SAL)
