JAKARTA, LINTAS – Pemerintah makin serius benahi akses pendidikan di daerah tertinggal. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan anggaran jumbo sebesar Rp 10 triliun untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Program ini jadi salah satu langkah strategis untuk mendukung visi Presiden Prabowo dalam memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
Menurut Menteri PU, Dody Hanggodo, dana Rp 10 triliun ini akan dialokasikan untuk pembangunan Sekolah Rakyat tahap 1 dan 2. Tahap pertama dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu tahap 1A dan 1B.
“Untuk tahap 1A, kami targetkan 63–64 sekolah selesai dibangun pada Juli 2025. Kenapa dibagi 1A dan 1B? Supaya pengerjaannya bisa lebih fokus dan kualitas bangunan tetap terjaga,” jelas Dody saat ditemui di Jakarta, Senin (26/5/2025).
Rekrutmen Guru dan Siswa Sudah Dimulai
Dody juga menyampaikan bahwa proses rekrutmen guru dan murid untuk Sekolah Rakyat sudah dimulai sejak awal tahun, bekerja sama dengan Kementerian Sosial. Program ini akan berjalan terus menerus, dengan target pembangunan 100 hingga 200 sekolah baru tiap tahunnya.
“Ini bagian dari instruksi langsung Presiden Prabowo. Sekolah Rakyat harus jadi simbol pemerataan pendidikan nasional,” ungkapnya.
Pada Sabtu (24/5/2025), Dody meninjau langsung lahan yang diusulkan sebagai lokasi Sekolah Rakyat di Desa Karanggedong, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Lahan seluas 5,3 hektare tersebut berada di jalur Parakan–Waleri dan dikelilingi lingkungan dengan tingkat kemiskinan ekstrem tinggi.
“Kami minta agar status tanah dan tata ruangnya benar-benar dicek. Koordinasi dengan BPN itu wajib. Jangan sampai nanti terganjal legalitas,” tegas Dody.
Baca Juga: Lantik 73 Pejabat Baru, Menteri PU Dody Hanggodo Tekankan Budaya Integritas dan Profesionalisme
Lebih lanjut, Dody menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat akan difokuskan di wilayah dengan desil 1, yaitu kelompok masyarakat dengan tingkat kemiskinan tertinggi.
“Ini penting agar anak-anak di lingkungan sekitar, khususnya dari kalangan miskin ekstrem, memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas,” tegasnya lagi. (GIT)
