JAKARTA, LINTAS – Pemerintah mempercepat realisasi Program 3 Juta Hunian Rakyat melalui kolaborasi lintas kementerian, BUMN, dan swasta. Hal itu ditegaskan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat meninjau lokasi pembangunan hunian rakyat di lahan milik PT Kereta Api Indonesia di Jalan Kemukus, Jakarta Pusat, Minggu (5/4/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Ara memaparkan pola baru pembangunan rusun subsidi. Skema ini menegaskan bahwa tanah tetap milik negara, pembangunan dilakukan pihak swasta, dan setelah selesai aset dikembalikan kepada negara.
Pembangunan ditargetkan dimulai segera setelah kepastian lahan ditetapkan dan diharapkan dapat selesai dalam tahun ini. Maruarar menegaskan kepastian proyek ini menjadi bukti percepatan kerja pemerintah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Contoh konkretnya langsung diumumkan di lokasi, menurut Ara – sapaan Maruarar, Astra siap membangun 1.000 unit rusun melalui skema corporate social responsibility (CSR) dengan spesifikasi, Luas 35 meter persegi, 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.
“Kita datang, survei, siapkan aturan, lahan tersedia, CSR siap membangun. Ada kepastian hari ini.Untuk lokasi yang Astra silakan BP BUMN yang menentukan di mana,” tegasnya.
Hunian untuk MBR dan MBT, Lokasi Dinilai Strategis
Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menjelaskan kawasan Jalan Kemukus memiliki potensi kuat sebagai hunian masa depan.
“Secara komersial cukup baik, lokasinya jauh dari bantaran rel, dan kami melihat calon penghuni 10–15 tahun ke depan akan tumbuh sangat cepat. Inilah hunian masa depan Indonesia,” katanya.
Rusun di lokasi ini direncanakan diperuntukkan bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dan MBT (Masyarakat Berpenghasilan Tanggung).
Dalam kesempatan yang sama, kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria menegaskan sinergi antar lembaga menjadi kunci percepatan penyediaan hunian rakyat. Ia menyebut peninjauan lokasi akan berlanjut ke sejumlah kota padat penduduk, termasuk Bandung.
“Kami ingin BUMN memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Sinergi dengan Kementerian PKP membuat program pemerintah bisa berjalan lebih cepat dan lebih baik,” ujarnya.
Negara Tegaskan Aset Harus Kembali untuk Rakyat
Dalam kesempatan yang sama, Maruarar juga menyoroti tiga lokasi lahan KAI di kawasan Tanah Abang yang telah berkekuatan hukum tetap namun masih dikuasai pihak lain.
Ia menegaskan negara tidak boleh kalah dalam pengelolaan aset untuk kepentingan masyarakat. “Negara harus hadir untuk rakyat. Negara tidak boleh kalah terhadap siapapun, apalagi kalau sudah punya kekuatan hukum tetap,” tegasnya. (CHI)
Baca Juga: Motis Lebaran 2026 Lampaui Target, 12.419 Motor Terangkut
