JAKARTA, LINTAS – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait atau Ara, memastikan program pembangunan rumah susun (rusun) tetap menjadi prioritas pada tahun 2026. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 375,32 miliar untuk pembangunan 796 unit atau setara dengan 21 tower rusun.
Ara menyampaikan hal tersebut di Jakarta, Kamis (4/9/2025), sekaligus menegaskan bahwa seluruh program Kementerian PKP disusun berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto yang tercantum dalam Nota Keuangan RAPBN 2026.
“Kementerian PKP siap melaksanakan beberapa program strategis pada tahun 2026, antara lain pembangunan rumah susun dengan anggaran Rp 375,32 miliar untuk 796 unit atau 21 tower,” kata Ara.
Anggaran Rumah Khusus
Selain rusun, pemerintah juga menyiapkan anggaran Rp 249,43 miliar untuk pembangunan 654 unit rumah khusus. Anggaran ini mencakup penanganan pascabencana dan penyediaan cadangan Panel Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA).
Jika dibandingkan tahun 2025, alokasi tersebut meningkat 8,55 persen. Peningkatan ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperluas akses perumahan yang layak dan mendukung pemulihan pascabencana di berbagai daerah.
Baca Juga: Transjakarta 7C dan 7P Ubah Rute, Penumpang Dialihkan ke Halte Cawang Cililitan
Kementerian PKP juga mengalokasikan Rp 29,08 miliar untuk bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) rumah umum. Bantuan ini ditargetkan untuk 2.007 unit di kawasan pesisir, perkotaan, dan perdesaan.
Jumlah anggaran tersebut meningkat 40,78 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan signifikan ini diharapkan mampu memperkuat kualitas lingkungan hunian masyarakat, terutama di wilayah yang belum memiliki fasilitas memadai.
Penanganan Permukiman Kumuh dan Sanitasi
Ara menjelaskan, anggaran penanganan permukiman kumuh dan sanitasi juga mengalami lonjakan. Sebesar Rp 155,85 miliar dialokasikan untuk menuntaskan permasalahan di 225 hektare kawasan kumuh yang tersebar di 15 lokasi. Selain itu, pemerintah juga menargetkan pemenuhan sanitasi pada 3.000 unit.
Jika dibandingkan tahun 2025, alokasi ini meningkat hingga 77,82 persen. Peningkatan besar ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendukung kualitas hidup masyarakat melalui lingkungan yang lebih sehat dan layak huni.
Tak hanya fokus pada pembangunan fisik, Kementerian PKP juga menyiapkan alokasi untuk dukungan manajemen. Total Rp 981,90 miliar disiapkan untuk mendukung gaji dan tunjangan 3.791 pegawai, operasional 60 satuan kerja, serta evaluasi kebijakan publik dan program.
Baca Juga: Hutama Karya Garap Rehabilitasi Irigasi, Targetkan Perbaikan 76 Km Saluran untuk Swasembada Pangan
Kebijakan ini penting untuk memastikan seluruh program berjalan efektif dan terukur, sejalan dengan target pembangunan perumahan nasional.
Program Subsidi Rumah
Ara menyampaikan, hingga 29 Agustus 2025, realisasi anggaran Kementerian PKP telah mencapai Rp 1,345 triliun atau 28,42 persen dari total pagu. Realisasi ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga ritme pembangunan sesuai target.
Selain itu, pada September 2025, Kementerian PKP berencana meluncurkan 25 ribu rumah subsidi yang akan diresmikan langsung oleh Presiden. Sementara itu, pada November mendatang, akan digelar akad massal 50 ribu rumah subsidi bersama Presiden, pimpinan, dan anggota Komisi V DPR RI.(GIT)
