JAKARTA, LINTAS – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memicu sebaran asap telah mengganggu 1.813 penerbangan berjadwal dalam negeri sejak 11 Agustus hingga 12 Oktober 2026.
Dampaknya tidak hanya terjadi di Kalimantan dan Sumatera, tetapi juga meluas ke sejumlah bandar udara di Papua, Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Barat.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara meningkatkan pengawasan terhadap operasional penerbangan di wilayah terdampak.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap keputusan penerbangan mempertimbangkan kondisi jarak pandang dan keselamatan penumpang maupun awak pesawat.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa, mengatakan hasil pemantauan terbaru menunjukkan perubahan sebaran dampak asap ke wilayah timur Indonesia.
“Kami melihat ada pergeseran sebaran dampak dalam beberapa hari terakhir. Karena itu, pengawasan kami perkuat melalui Kantor Otoritas Bandar Udara di masing-masing wilayah. Setiap keputusan operasional harus tetap mengutamakan faktor keselamatan penerbangan, dengan berpedoman pada kondisi jarak pandang aktual di lapangan,” ujar Lukman dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (13/10/2026).
95 Penerbangan Terdampak
Berdasarkan laporan pengawasan per 12 Oktober 2026, sebanyak 95 penerbangan yang dioperasikan lima maskapai terdampak karhutla selama periode 10–12 Oktober 2026.
Dari jumlah tersebut, dua penerbangan mengalami keterlambatan dan 93 lainnya dibatalkan.
Dengan tambahan laporan tersebut serta data susulan dari maskapai untuk periode sebelumnya, total penerbangan yang terdampak karhutla sejak 11 Agustus 2026 mencapai 1.813 penerbangan.
Sebelumnya, berdasarkan Siaran Pers Nomor 56/SP/DJPU/X/2026, Kemenhub mencatat 1.673 penerbangan terdampak hingga 10 Oktober 2026. Sebagian besar mengalami pembatalan, dengan dampak terbesar berada di bandar udara wilayah Kalimantan, disusul Sumatera dan Papua.
Dampak Meluas ke Sejumlah Bandar Udara
Di Kalimantan, gangguan operasional dilaporkan terjadi di Bandara Iskandar, Pangkalan Bun, dan Bandara Tjilik Riwut di Kalimantan Tengah. Dampak serupa juga tercatat di Bandara Supadio, Pontianak, dan Bandara Rahadi Oesman, Ketapang, di Kalimantan Barat, serta Bandara Kalimarau, Berau, Kalimantan Timur.
Di Sumatera, bandara yang terdampak berada di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang, Sumatera Selatan.
Sementara itu, di wilayah Papua, sebaran dampak tercatat di Bandara Domine Eduard Osok, Sorong, Papua Barat Daya; Bandara Rendani, Manokwari; Bandara Torea, Fakfak; dan Bandara Utarom, Kaimana, Papua Barat.
Gangguan juga dilaporkan di Bandara Douw Aturure, Nabire, Papua Tengah, serta Bandara Wamena di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.
Di Maluku, dampak terjadi di Bandara Pattimura, Ambon; Bandara Rar Gwamar, Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru; dan Bandara Namniwel, Namlea, Kabupaten Buru.
Adapun di Maluku Utara, bandara yang terdampak meliputi Bandara Sultan Babullah di Ternate, Bandara Leo Wattimena di Pulau Morotai, dan Bandara Oesman Sadik di Labuha, Halmahera Selatan. Gangguan juga tercatat di Bandara Tampa Padang, Mamuju, Sulawesi Barat.
Di luar dampak karhutla, Kemenhub mencatat empat penerbangan lain dibatalkan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Lewotolok dan cuaca buruk.
Operasi Water Bombing
Selain mengawasi keselamatan penerbangan komersial, pemerintah menjalankan operasi pemadaman karhutla melalui udara. Pada periode 20 April hingga 11 Oktober 2026, operasi water bombing tercatat mencapai 5.006 siklus penerbangan (flight cycle).
Operasi tersebut melibatkan 38 pesawat udara sipil asing yang dioperasikan oleh 11 operator. Penyebarannya mencakup sejumlah wilayah rawan karhutla, antara lain Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua Barat.
Menurut Lukman, Ditjen Perhubungan Udara juga berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memperoleh informasi cuaca dan jarak pandang.
Koordinasi penanganan karhutla dilakukan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan pemerintah daerah.
Untuk penyesuaian operasional penerbangan, koordinasi turut melibatkan AirNav Indonesia, pengelola bandar udara, dan maskapai.
Pemantauan kondisi lapangan menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah penerbangan dapat dilaksanakan, ditunda, atau dibatalkan.
Status Penerbangan
Kemenhub mengimbau calon penumpang untuk memeriksa status penerbangan melalui kanal resmi maskapai dan bandar udara sebelum berangkat.
Penumpang juga diminta memperhatikan informasi cuaca dan kemungkinan perubahan jadwal akibat kondisi asap.
Lukman menegaskan bahwa penundaan maupun pembatalan penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan.
“Kami mengajak masyarakat untuk memahami bahwa penundaan atau pembatalan penerbangan dilakukan demi keselamatan bersama. Bagi masyarakat yang akan bepergian dengan pesawat, kami imbau untuk memperhatikan perkembangan cuaca dan selalu memeriksa status penerbangan melalui kanal resmi maskapai dan bandar udara sebelum berangkat,” katanya. (CHI)
