JAKARTA, LINTAS – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, baru-baru ini mengungkapkan komitmen pemerintah dalam mempercepat penyediaan perumahan dan fasilitas publik di Indonesia.
Dalam pernyataannya saat ditemui pada acara Sertijab di Auditorium Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024) malam, Fahri menyebutkan pentingnya koordinasi antara Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk menyukseskan program pembangunan ini.
Fahri mengindikasikan bahwa misi utama kementerian adalah menyelesaikan backlog perumahan yang mencapai 13 juta unit dan 26 juta rumah tidak layak huni (RTLH).
“Kita tidak akan berhenti melaksanakan misi utama ini,” tegasnya.
Fahri menambahkan bahwa pemerintah akan fokus pada penataan ekosistem antara sektor publik dan swasta untuk mendorong pembangunan perumahan yang lebih berkelanjutan.
Pengarahan dari Basuki Hadimuljono
Menjelang pelaksanaan tugas, Fahri menyebutkan bahwa mereka akan menerima pengarahan dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono terkait pemisahan tugas antara kedua kementerian.
Menurut Fahri, Basuki telah mempersiapkan kajian untuk menentukan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses tersebut.
Meskipun rincian anggaran untuk program ini masih dalam proses, Fahri menjelaskan bahwa target pembangunan mencakup 3 juta unit perumahan, dengan distribusi 2 juta unit di desa dan 1 juta unit di pusat.
“Kami akan menyiapkan skema subsidi dan keuangan untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses ke perumahan layak,” ujarnya.
Dalam menjelaskan pendekatan pemerintah, Fahri menekankan bahwa pembangunan perumahan harus berpihak pada mereka yang tidak memiliki rumah dan yang tinggal di RTLH.
“Pasar perumahan berjalan dinamis, tetapi fokus utama kami adalah menciptakan ekosistem yang mendukung masyarakat dengan kebutuhan mendesak,” kata dia.
Dengan target ambisius dan komitmen kuat dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, diharapkan program ini akan membawa perubahan signifikan bagi penyediaan perumahan di Indonesia.
Seluruh pihak diharapkan dapat berkolaborasi untuk mewujudkan visi ini, demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menyediakan akses perumahan yang layak. (GIT)
Baca Juga: Maruarar Sirait: Tantangan Besar di Balik Impian 3 Juta Rumah dan Kontroversi Tapera
