JAKARTA, LINTAS – Maruarar Sirait, Politisi Partai Gerindra yang baru saja dilantik sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, memiliki latar belakang politik yang kaya dan kompleks.
Namun, penunjukannya juga memunculkan pertanyaan mengenai kapasitas dan strategi untuk memenuhi ambisi besar pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menyediakan 3 juta rumah per tahun bagi rakyat Indonesia.
Dengan tantangan yang mengintai, apakah Maruarar mampu membawa perubahan nyata?
Latar Belakang Politik yang Kuat
Maruarar, yang lahir di Medan pada 23 Desember 1969, adalah putra dari politisi senior Sabam Sirait. Mengawali karier politiknya di PDI-P, Maruarar telah terlibat dalam berbagai posisi di DPR RI selama empat periode, menandakan pengalaman politik yang mumpuni.
Selain itu, ia juga dikenal aktif di organisasi mahasiswa, di mana ia mengasah keterampilan negosiasi dan diplomasi yang krusial dalam dunia politik.
Terbaru, penunjukannya sebagai Ketua Satuan Tugas Anti Mafia Sepak Bola menunjukkan kepercayaan pemerintah terhadap kemampuannya dalam menangani isu yang kompleks.
Pengalamannya sebagai mantan Ketua Steering Committee Piala Presiden juga menjadi modal untuk memimpin dalam konteks yang lebih besar—perumahan dan kawasan permukiman.
Kementerian yang kini dipimpinnya bertanggung jawab untuk melaksanakan program ambisius 3 Juta Rumah, yang mencakup pembangunan dua juta rumah di pedesaan dan satu juta apartemen di perkotaan.
Ini merupakan langkah penting dalam mengatasi backlog perumahan yang terus membengkak. Namun, tantangan besar menanti Maruarar dalam merealisasikan program ini, terutama dalam mengoordinasikan dengan pemerintah daerah dan BUMN.
Maruarar juga harus menghadapi isu mendesak terkait pembiayaan perumahan. Mengandalkan APBN saja tidak cukup, dan solusi alternatif perlu dicari.
Salah satu sorotan adalah mengenai Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), di mana Maruarar harus memastikan semua pemangku kepentingan, termasuk buruh dan pengusaha, terlibat dalam perumusan kebijakan ini.
Kontroversi dan Polemik Tapera
Rencana implementasi Tapera tidak lepas dari kontroversi, terutama mengenai iuran yang diwajibkan kepada pekerja. Maruarar perlu berkomunikasi secara sistematis dengan semua pihak untuk menemukan jalan tengah.
Ia menyadari bahwa keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada penerimaan masyarakat dan keberlanjutan pembiayaan perumahan.
“Kita dengarkan masukan semua pihak saya dengarkan juga akademisi dari para pengamat pelaku dan juga dari calon konsumen,” ungkapnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).
“Kita mau dengar secara sistematis sehingga apa yang kita lakukan bisa komprehensif,” sambungnya lagi.
Masa Depan IKN
Maruarar juga menghadapi tugas untuk melanjutkan pembangunan hunian di Ibu Kota Nusantara (IKN), di mana dia perlu menarik minat investor untuk berinvestasi dalam proyek-proyek properti.
Pengawasan terhadap pembangunan rusun bagi ASN juga menjadi perhatian utama, mengingat pentingnya infrastruktur perumahan di kawasan baru ini.
Maruarar Sirait memiliki potensi untuk membawa perubahan signifikan dalam sektor perumahan di Indonesia, tetapi tantangan yang dihadapinya tidaklah ringan.
Dengan pengalaman politik dan jejaring yang luas, ia dituntut untuk tidak hanya merumuskan kebijakan yang komprehensif, tetapi juga mampu mengatasi berbagai kontroversi yang muncul, termasuk terkait Tapera.
Apakah Maruarar akan sukses mewujudkan impian 3 juta rumah bagi rakyat, ataukah ia terjebak dalam dinamika politik yang kompleks? Waktu akan menjawab. (GIT)
Baca Juga: Ini Daftar Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran 2024-2029
